Jenderal Militer ini yang kini jadi Presiden Myanmar ini disebut picu kebencian pada etnis Rohingya.
Den Hag, Suarathailand- Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Kamis yang menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida, berulang kali nama—Min Aung Hlaing disebut, presiden negara tersebut yang, saat masih berpangkat jenderal, memimpin militer dalam kampanye melawan etnis Rohingya.
Temuan Mahkamah Internasional tersebut berkaitan dengan tanggung jawab negara, bukan kesalahan individu, terkait kampanye pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan militer Myanmar terhadap kelompok minoritas Rohingya yang mayoritas Muslim pada tahun 2017.
Namun, Jenderal Min Aung Hlaing secara khusus disorot karena pidato-pidatonya yang menentang etnis Rohingya saat ia menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata dalam apa yang disebut sebagai "operasi pembersihan" di negara bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar.
"Mahkamah berpendapat bahwa pesan-pesan dari sang Jenderal Senior, sebagaimana dilaporkan, berpotensi memicu kebencian terhadap etnis Rohingya," demikian bunyi putusan tersebut.
Disebutkan pula bahwa ia berulang kali menggambarkan kelompok tersebut sebagai "ancaman kekerasan bagi kelompok etnis lain yang harus ditangani".
Menurut Mahkamah, di tengah berlangsungnya kekerasan tersebut, ia sempat berpidato dengan memuji "upaya gemilang" pasukan keamanan, serta menyebut tentang perlunya "'menyelesaikan' 'tugas yang belum tuntas' terkait 'masalah Bengali'."
Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021 dan dilantik sebagai presiden sipil pada bulan April tahun ini. Sejak saat itu, ia telah melakukan kunjungan ke berbagai ibu kota negara di kawasan tersebut demi mendapatkan pengakuan internasional.
David Mathieson, seorang analis independen mengenai Myanmar, mengatakan bahwa putusan Mahkamah telah "menempatkannya sebagai aktor paling utama dalam genosida tersebut".
"Dengan menyebut namanya berkali-kali, posisinya kini semakin terpojok dibandingkan sebelumnya."
Richard Horsey, penasihat senior untuk Asia di International Crisis Group, mencatat bahwa putusan tersebut tidak ditujukan kepada Jenderal Min Aung Hlaing secara pribadi.
"Namun, ia memimpin militer selama operasi tahun 2017, dan kini ia menjadi kepala negara yang dinyatakan bertanggung jawab atas genosida," ujar Horsey kepada AFP melalui surel.
Ia tidak memperkirakan putusan ini akan menghentikan perjalanan sang pemimpin, namun hal tersebut akan "membuat upayanya untuk diterima sebagai kepala negara yang sah menjadi lebih sulit," katanya.
"Pemerintah mana pun yang menerimanya kini pasti akan dimintai keterangan mengenai hal ini." 'Risiko hukum'
Keputusan pengadilan PBB bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding, namun pengadilan tersebut tidak memiliki sarana untuk menegakkan putusannya.
Menurut Horsey, "risiko hukum yang lebih serius" bagi Jenderal Min Aung Hlaing justru terletak di tempat lain.
Pada tahun 2024, kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)—yang juga bermarkas di Den Haag—meminta hakim untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Min Aung Hlaing atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sebuah kasus hukum juga tengah berjalan di Argentina berdasarkan prinsip yurisdiksi universal—gagasan bahwa kejahatan tertentu begitu keji sehingga dapat diadili di pengadilan mana pun.
Jenderal Min Aung Hlaing, yang kerap terlihat mengenakan kacamata, menjadi kepala angkatan bersenjata pada tahun 2011, tepat saat Myanmar mulai meninggalkan sejarah pemerintahan militer tangan besi dan memulai eksperimen demokrasi.
Selama satu dekade, ia bersaing dengan para pemimpin sipil, dengan posisi di bawah Aung San Suu Kyi—pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang dikenal secara internasional sebagai pejuang demokrasi di negara tersebut.
Suu Kyi hadir dalam sidang Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2019. Ia menyatakan bahwa kasus tersebut berisiko memicu kembali krisis yang menyebabkan pengusiran etnis Rohingya, seraya menegaskan bahwa tidak ada "niat genosida" di balik tindakan keras tersebut.
Ia dituduh membela para jenderal, yang membuat reputasi internasionalnya hancur. Namanya tidak disebut dalam putusan pengadilan.
Myanmar senantiasa membantah telah melakukan genosida, dengan berargumen bahwa tindakan mereka ditujukan untuk meredam pemberontakan militer oleh kelompok insurgen, menyusul serangkaian serangan yang menewaskan belasan personel keamanan.
Jenderal Min Aung Hlaing selalu dengan tegas menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, ia dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat menyusul kekerasan terhadap etnis Rohingya—tindakan yang oleh Washington disebut sebagai "pembersihan etnis".
Jenderal Min Aung kembali dikenai sanksi dan Myanmar pun dikucilkan oleh dunia internasional setelah ia memimpin kudeta, hanya beberapa bulan sebelum masa pensiun wajibnya.
Kudeta tersebut memicu perang saudara yang, menurut estimasi lembaga pemantau konflik ACLED, telah menewaskan lebih dari 100.000 orang dari berbagai pihak. (Foto: Jenderal Min Aung)



