Ini Poin Penting Mahkamah Internasional Soal Myanmar Lakukan Genosida

Myanmar "telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara," demikian bunyi putusan tersebut, yang disahkan dengan sembilan suara mendukung dan enam suara menentang.


Den Hag, Suarathailand- Mahkamah Internasional (ICJ) telah memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya—ini merupakan kali pertama mahkamah tertinggi PBB tersebut menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas kejahatan terburuk di dunia.

Berikut adalah poin-poin utama dari putusan setebal 191 halaman tersebut, yang dibacakan selama hampir tiga jam di pengadilan dan menjadi putusan terpanjang kedua dalam sejarah 80 tahun ICJ.


Genosida

Inilah yang dinantikan oleh ratusan ribu korban dari etnis Rohingya: apakah kekejaman yang mereka alami memenuhi ambang batas hukum internasional yang ketat untuk dapat dikategorikan sebagai genosida?

Pada akhirnya, ICJ—yang selama ini dikenal sering menggunakan bahasa hukum yang rumit dan sulit dipahami—menyampaikan putusannya dengan sangat jelas.

Myanmar "telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara," demikian bunyi putusan tersebut, yang disahkan dengan sembilan suara mendukung dan enam suara menentang.

Dengan perbandingan suara yang sama, mahkamah menyatakan bahwa Myanmar telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 untuk mencegah kejahatan tersebut.

ICJ memerintahkan Myanmar untuk mengambil "langkah-langkah segera dan efektif" guna menuntut serta menghukum siapa pun yang diduga terlibat dalam tindakan genosida.

Myanmar wajib menghentikan segala tindakan genosida yang masih berlangsung dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa terhadap Konvensi tersebut di masa depan.

Untuk membuktikan adanya genosida, para hakim harus yakin tidak hanya bahwa tindakan genosida telah terjadi, tetapi juga bahwa terdapat niat untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu—sebuah tantangan hukum yang dikenal sangat sulit untuk dibuktikan.

Namun, para hakim memutuskan bahwa "satu-satunya kesimpulan yang masuk akal" adalah bahwa Myanmar memiliki niat untuk memusnahkan "sebagian besar" dari kelompok etnis Rohingya.


Kepulangan Aman

Setelah menyimpulkan bahwa genosida telah terjadi, mahkamah juga mengeluarkan putusan mengenai konsekuensi bagi Myanmar—yang dalam istilah hukum disebut sebagai "upaya pemulihan" (remedies).

Mahkamah memerintahkan Myanmar untuk melakukan beberapa tindakan.

Pihak berwenang harus "mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat" bagi para pengungsi, baik mereka yang mengungsi di dalam wilayah Myanmar maupun di luar negeri.

Mereka juga harus "mengembalikan atau mengganti dengan nilai yang setara atas semua properti, baik milik pribadi maupun kolektif," yang hilang selama penindakan keras yang penuh kekerasan tersebut.

Selain itu, para hakim memutuskan bahwa kelompok Rohingya harus diberikan "rehabilitasi fisik dan psikologis" atas kerugian dan penderitaan yang telah mereka alami. Reparasi

Etnis Rohingya berhak mendapatkan "kompensasi yang memadai" atas kerugian yang diakibatkan oleh genosida tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) tidak menetapkan jumlah nominal, dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan ditentukan pada tahap selanjutnya.

Mahkamah memberikan waktu dua tahun kepada Myanmar untuk menyerahkan laporan yang merinci "jumlah dan tata cara" pemberian kompensasi.

Setelah menerima laporan tersebut, ICJ akan memutuskan apakah usulan Myanmar sudah memadai atau belum.


Investigasi

ICJ merupakan pengadilan yang menyelesaikan sengketa antarnegara, berbeda dengan lembaga serupa, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang berfokus pada pertanggungjawaban individu.

Meskipun demikian, putusan ICJ mewajibkan Myanmar untuk melakukan investigasi "segera" terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindakan genosida.

Para hakim memutuskan bahwa upaya-upaya yang sebelumnya dilakukan di Myanmar untuk menyelidiki kekejaman tersebut tidak memadai.

"Myanmar belum melakukan investigasi secara sungguh-sungguh, atau—jika memang diperlukan—menuntut serta menghukum tentara dan komandannya," ungkap ICJ.


Skala Pembunuhan

Mahkamah menyatakan bahwa estimasi setidaknya 10.000 kematian dalam operasi penindakan tersebut—sebagaimana ditetapkan oleh misi pencari fakta independen PBB—"didukung oleh catatan yang ada".

"Bukti-bukti yang diajukan di hadapan mahkamah menunjukkan sifat kekerasan yang meluas dan mematikan... serta memastikan bahwa ribuan warga sipil Rohingya telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar," tegas ICJ.

Mahkamah menyebutkan bahwa terdapat sekitar 815.000 etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada saat penindakan terjadi; dengan demikian, jumlah korban tewas mencakup 1,2% dari populasi tersebut.

Sebagian besar penyintas melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

ICJ juga menyatakan bahwa setidaknya terdapat 1.834 kasus pemerkosaan yang terjadi selama "operasi pembersihan" pada tahun 2017. (Foto: Junta Myanmar dan Sidang di ICJ soal Myanmar)

Share: