Pengadilan memaparkan bukti mengenai tewasnya sekitar 10.000 orang Rohingya, kekerasan seksual yang meluas, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta penghancuran desa-desa secara sistematis.
Belanda, Suarathailand- Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya, demikian putusan bersejarah Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Kamis. Pengadilan juga memerintahkan agar para pengungsi diberikan akses yang aman untuk kembali ke tanah air mereka dan menetapkan pemberian kompensasi.

Putusan dari pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah 80 tahun berdirinya ICJ, di mana para hakim memutuskan bahwa suatu negara telah melakukan genosida. Keputusan ini dipandang sebagai bentuk keadilan bagi para korban Rohingya atas penindasan brutal yang dilakukan Myanmar pada tahun 2017.
"Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara," ujar Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, saat membacakan putusan di ruang sidang utama (Great Hall of Justice) di Den Haag.
Di Cox's Bazar, yang kini menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia, ratusan orang menyaksikan jalannya persidangan dari Den Haag melalui layar raksasa. Banyak di antara mereka yang tak kuasa menahan tangis saat Iwasawa membacakan putusan mengenai genosida tersebut.
Mohammed Osman, yang orang tua dan empat saudaranya tewas di tangan militer Myanmar, mengatakan bahwa putusan ini membuktikan bahwa "kami tidak berbohong mengenai genosida tersebut".
"Saya sangat terharu... Namun, kami baru mencapai 50% dari apa yang kami inginkan. Kami akan mencapai 100% ketika kami dipulangkan dengan bermartabat," ujar Osman, 20 tahun, kepada kantor berita Agence France-Presse (AFP).
Selama hampir tiga jam, Iwasawa memaparkan bukti-bukti mengerikan mengenai kekejaman Myanmar terhadap kelompok minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam. Kampanye kekerasan tersebut memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Iwasawa menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan "kekerasan seksual yang meluas" terhadap perempuan, serta "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak.
Menurut ICJ, bukti-bukti yang ada menunjukkan sekitar 10.000 orang tewas dalam apa yang disebut Myanmar sebagai "operasi pembersihan" untuk menindas komunitas Rohingya. Desa-desa etnis Rohingya telah "dihancurkan secara sistematis" dan penghuninya digantikan oleh orang-orang bukan dari etnis Rohingya, ungkap Mahkamah Internasional (ICJ).
Mahkamah menyimpulkan bahwa "satu-satunya kesimpulan yang masuk akal" adalah adanya niat dari pihak Myanmar untuk memusnahkan populasi tersebut—sebuah tolok ukur utama dalam menentukan terjadinya genosida.
Pemulangan
Mahkamah memerintahkan Myanmar untuk "mengizinkan serta memfasilitasi pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal asal" bagi mereka yang melarikan diri akibat kekerasan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres segera mendesak Myanmar untuk mewujudkan hal tersebut.
Para hakim juga menegaskan bahwa Myanmar wajib menyelidiki dan menghukum siapa pun yang diduga melakukan genosida, serta menyediakan kompensasi yang perinciannya akan ditetapkan kemudian.
Meskipun keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding, mahkamah tersebut tidak memiliki sarana untuk menegakkan putusannya. Oleh karena itu, masih harus dilihat apakah para penguasa Myanmar akan mematuhi perintah tersebut.
Namun, putusan ini kemungkinan besar akan menambah tekanan internasional terhadap pemimpin mereka, Min Aung Hlaing.
Ia memimpin militer selama penindakan terhadap etnis Rohingya, sebelum akhirnya menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta tahun 2021.
Tahun ini, ia dilantik sebagai presiden sipil menyusul pemilihan umum yang sangat dibatasi, dan kini tengah menjalankan kampanye diplomatik untuk mendapatkan legitimasi—sebuah upaya yang mungkin akan dipersulit oleh putusan ini.
Dampak diplomatik langsung terasa; Inggris menyatakan akan mengusir atase pertahanan Myanmar menyusul keluarnya putusan tersebut.
Putusan penting dari ICJ ini juga dicermati dengan saksama oleh para pakar hukum sebagai petunjuk mengenai bagaimana mahkamah tersebut akan memutuskan kasus lain yang tak kalah penting, yakni dugaan apakah Israel telah melakukan genosida di Gaza.
Putusan ini memberikan "preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan," ujar Maria Elena Vignoli, penasihat senior untuk keadilan internasional di Human Rights Watch.
Bertahan Hidup
Kasus ini diajukan oleh Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB tahun 1948, yang memungkinkan negara mana pun untuk menggugat negara lain yang diduga melanggar perjanjian internasional tersebut—sebuah kesepakatan yang dibentuk setelah Perang Dunia II.
Menteri Kehakiman Gambia mengatakan kepada para wartawan di mahkamah tersebut bahwa putusan ini merupakan kemenangan bagi etnis Rohingya, yang telah mengalami penderitaan luar biasa.
"Mereka bertahan hidup. Mereka memberikan kesaksian. Dan hari ini, mereka akan percaya," kata Dawda Jallow.
Myanmar selama ini selalu membantah melakukan genosida, dengan berargumen bahwa tindakan mereka ditujukan untuk meredam pemberontakan militer oleh kelompok pemberontak, setelah serangkaian serangan yang menewaskan belasan personel keamanan.
"Myanmar tidak berkewajiban untuk tinggal diam dan membiarkan para teroris bertindak leluasa," ujar perwakilan Myanmar, Ko Ko Hlaing, kepada para hakim selama persidangan kasus ini pada bulan Januari.
Belum ada tanggapan langsung dari pihak berwenang Myanmar.
Seorang aktivis Rohingya di Yangon menyatakan bahwa mereka "sangat puas" dengan keputusan tersebut, namun khawatir akan adanya dampak buruk (pembalasan) terhadap komunitas Rohingya yang masih berada di Myanmar.
"Banyak warga Rohingya yang terusir dan meninggalkan Rakhine akibat pertempuran telah tiba di Yangon serta berbagai wilayah lain di negara ini. Kami berharap tidak terjadi sesuatu yang serius," ujar aktivis tersebut, yang meminta namanya tidak disebutkan demi alasan keamanan.
"Setiap orang ingin hidup dengan damai. Kami ingin dunia mencegah terjadinya genosida di sini," tambah aktivis itu.
Atase Pertahanan Myanmar Diusir
Pemerintah Inggris pada hari Kamis menyatakan akan mengusir atase pertahanan Myanmar, menyusul putusan pengadilan tertinggi PBB yang menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida yang disponsori negara terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya pada tahun 2017.
Menteri Luar Negeri Ed Miliband mengatakan pihaknya juga telah memanggil kuasa usaha (charge d'affaires) Myanmar, seraya menambahkan bahwa pemerintah Inggris "akan menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban."
"Kami mengambil tindakan segera hari ini sebagai respons terhadap putusan tersebut... kami memerintahkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dari Inggris dan mendesak diadakannya sidang Dewan Keamanan PBB untuk membahas putusan ini," ungkap sang menteri dalam sebuah pernyataan.



