Para penyintas kekerasan atas Rohingya membawa kisah-kisah mengerikan mengenai pemerkosaan, eksekusi massal, serta kekejaman terhadap keluarga dan anak-anak.
Bangladesh, Suarathailand- Seorang pemimpin pengungsi Rohingya di Bangladesh menyampaikan "rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya" pada hari Kamis, setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas tersebut.
Ratusan orang berkumpul di kamp pengungsi Cox's Bazar untuk menyaksikan jalannya persidangan melalui layar raksasa; banyak di antara mereka yang tak kuasa menahan air mata saat putusan dibacakan.
"Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bangladesh, Gambia, dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang telah mendampingi kami selama bertahun-tahun ini," ujar Sayed Ullah, seorang pemimpin senior sekaligus mantan ketua *United Council of Rohingya*, kepada *Agence France-Presse* (AFP) di kamp tersebut.
"Kami memohon kepada semua pihak untuk terus mendampingi kami sampai kami bisa kembali ke tanah air."
Kasus ini diajukan oleh Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB tahun 1948, yang mewajibkan negara mana pun untuk mengajukan tuntutan terhadap negara lain yang diduga melanggar perjanjian internasional tersebut—sebuah kesepakatan yang dibentuk setelah Perang Dunia II.
Lebih dari satu juta orang Rohingya saat ini tinggal di hunian darurat yang terbuat dari bambu dan terpal di Cox's Bazar, setelah melarikan diri dari penindasan brutal pada tahun 2017 yang dilakukan oleh militer Myanmar dan milisi Buddha.
Para penyintas kekerasan tersebut membawa kisah-kisah mengerikan mengenai pemerkosaan, eksekusi massal, serta kekejaman terhadap keluarga dan anak-anak.
Mohammed Osman, yang orang tua dan empat saudaranya dibunuh oleh militer Myanmar, mengatakan bahwa putusan tersebut membuktikan bahwa "kami tidak berbohong mengenai genosida itu".
"Saya sangat terharu... Namun, kami baru mencapai 50% dari apa yang kami inginkan. Kami akan mencapai 100% ketika kami dapat dipulangkan dengan bermartabat," ungkap pria berusia 20 tahun itu kepada AFP.
Kepulangan Bermartabat
Mohammed Mizanur Rahman, komisaris bantuan dan repatriasi pengungsi Bangladesh, juga menyatakan harapannya agar masyarakat Rohingya dapat kembali ke tanah air mereka setelah adanya putusan ini.
"Komunitas Rohingya di Bangladesh telah menanti-nantikan hari ini selama bertahun-tahun," kata Rahman kepada AFP.
"Kini, negara-negara tetangga harus meninjau kembali kebijakan mereka untuk memastikan kepulangan warga Rohingya yang bermartabat." Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) tidak memiliki sarana untuk menegakkan putusan tersebut, seorang aktivis Rohingya mengatakan bahwa putusan itu akan membuka jalan bagi keadilan bagi orang-orang di seluruh dunia yang telah menjadi korban genosida.
"Kami berharap dan berdoa agar ini menjadi awal dari akuntabilitas, keadilan, dan pemenuhan hak bagi etnis Rohingya... serta bagi orang-orang di seluruh dunia yang telah selamat dari genosida," ujar Ro Mayyu Islam, presiden pendiri Centre for Rohingya Crisis Studies.
Ullah, seorang tokoh masyarakat, mengatakan bahwa putusan tersebut telah memperkuat pengakuan terhadap identitas Rohingya—sebuah isu sensitif karena Myanmar menolak mengakui kelompok ini sebagai salah satu kelompok etnis resmi di negara tersebut dan sering melabeli mereka sebagai migran asal Bengali.
"ICJ menyatakan bahwa Rohingya adalah kelompok yang berbeda, serta memiliki bahasa dan budaya sendiri," katanya.
"Ini adalah pengakuan yang telah kami tuntut selama bertahun-tahun."



