Menteri luar negeri ASEAN melihat potensi perdamaian di Myanmar, dengan Thailand mendorong dialog regional dan bantuan kemanusiaan terkoordinasi.
Kuala Lumpur, Suarathailand- Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa mengatakan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN melihat potensi solusi damai untuk perang saudara Myanmar, dengan blok regional bertindak sebagai mediator.
Maris mengatakan para menteri luar negeri ASEAN bersidang pada Senin pagi selama KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur.
Ia menambahkan pertemuan tersebut menyatakan penghargaan atas dukungan Thailand terhadap Malaysia dalam perannya sebagai Ketua ASEAN, khususnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar setelah gempa bumi 28 Maret.
Pertemuan tersebut juga mendukung usulan Thailand agar Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Centre) bertindak sebagai koordinator utama antara ASEAN dan Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang dilanda perang tersebut.
Maris mengatakan para menteri luar negeri sepakat bahwa ada tanda-tanda dialog konstruktif di antara pihak-pihak yang terlibat, yang membuka jalan bagi penyelesaian damai perang saudara tersebut.
Ia mencatat bahwa pertemuan tersebut sependapat dengan Thailand bahwa penyelesaian krisis Myanmar akan memerlukan dialog yang terbuka dan konstruktif di antara semua pemangku kepentingan.
Thailand, katanya, telah mengambil inisiatif untuk mendorong diskusi semacam itu antara Myanmar dan negara-negara tetangganya sejak pertengahan 2024.
Selama pertemuan tersebut, Maris menguraikan upaya Thailand untuk mempromosikan dialog, termasuk:
-Pembicaraan tripartit antara Thailand, Myanmar, dan India
-Pembicaraan kuadrilateral yang melibatkan Thailand, Myanmar, Tiongkok, dan Laos
-Pembicaraan enam pihak antara Myanmar dan lima negara tetangganya
Ia menambahkan -diskusi ini dimulai pada bulan Desember untuk mencari kerja sama Myanmar pada berbagai masalah regional, termasuk keamanan perbatasan, kejahatan transnasional, sindikat penipuan pusat panggilan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan transportasi lintas batas.