Kementerian Urusan Ekonomi Malaysia mengadakan pertemuan dengan Komite Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan Thailand - Malaysia di Perak, Malaysia, pada 10 - 11 Desember 2019. Hadir pada acara ini Boontham Munanakan, Asisten Sekretaris Jenderal SBPAC bersama dengan Kapten Jakkaphong Aphimahatham, Direktur Divisi Strategi Pengembangan Propinsi Perbatasan Wilayah selatan dan pejabat terkait SBPAC.
Perwakilan Thailand lainnya yang hadiri adalah utusan Kantor Dewan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Nasional Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan Thailand, Kementerian Dalam Negeri Thailand, Otoritas Kawasan Industri Thailand, dan perwakilan dari kantor provinsi di 5 provinsi perbatasan selatan.
Wanchat Suwanitti, Konsultan Kebijakan dan Perencanaan Kantor Badan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDB) mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan kolaborasi antara Thailand dan Malaysia yang memiliki 7 cabang kerja sama di perbatasan selatan.
Thailand telah mengusulkan kerja sama yang saling menguntungkan seperti pengembangan perbatasan dan perdagangan di perbatasan selatan. Menciptakan kerjasama perdagangan dan pariwisata yang dapat memungkinkan Thailand dan Malaysia mengirim barang dan layanan pariwisata dengan lebih mudah dan cepat.
Pertemuan ini direspon dengan baik oleh kedua belah pihak dan mendorong kesepakatan sejumlah hal. Terutama pembukaan pos pemeriksaan Sadao 24 jam. Di masa depan, kedua negara dapat terhubung dan mendorong arus barang atau orang yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kedua negara.
Langkah tersebut dapat mengarah pada pengembangan lebih lanjut kerja sama di bidang lain, terutama hal yang dianggap sebagai jantung pembangunan. Kedua negara juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk menciptakan pembangunan mencakup semua dimensi untuk kepentingan kedua negara.
Kedua negara juga turut membahas 4 rencana operasi utama, yaitu: 1. Industri pengolahan makanan, pertanian, dan makanan halal; 2. Pembangkit listrik biomassa energi bersih; 3. Pelabuhan, fokus untuk menjadi pintu keluar ke-3 negara untuk distribusi produk dan dukungan pariwisata; dan 4. Konservasi lingkungan dan kondisi kehidupan orang-orang yang terkena dampak pembangunan.
