Thailand menargetkan 75 ribu desa tersambung internet pada 2019. Proyek internet masuk desa ini digagas sejak 2015. Kini proyek ini menunjukkan perkembangan signifikan.
"Pada akhir 2019, semua desa akan memiliki akses internet broadband berkecepatan tinggi," menurut Pichet Durongkaveroj, Kepala Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital (MDES).
Nuttapon Nimmanphatcharin, Presiden dan CEO dari Badan Promosi Ekonomi Digital Thailand (DEPA), menunjukkan pentingnya Big Data. Ia mengatakan data akan berfungsi sebagai pendorong untuk "pemikiran strategis" semua orang dan mengarah ke "bisnis baru dan inovasi baru."
Sebagai langkah pertama pemantapan Big Data, pemerintah Thailand akan mengumpulkan data dari semua 20 kementerian menjadi sistem manajemen data besar yang terpusat. Semua kementerian akan memiliki tiga tugas yakni memeriksa daftar rancangan data, mengidentifikasi rancangan data, dan mendefinisikan titik fokus penggunaan untuk kepentingan publik.
Karena sebagian besar kumpulan data di Thailand "tradisional dan tidak terstruktur", hanya mengubahnya menjadi data elektronik akan menjadi tantangan besar, kata Durongkaveroj. Tetapi ketika sistem sepenuhnya terintegrasi, semua lembaga pemerintah akan memiliki akses ke data, memungkinkan mereka untuk menerapkan kebijakan dengan lebih baik dan memfasilitasi transformasi digital negara.
Selain itu, kumpulan data akan dibagikan kepada publik, "Sehingga startup dan investor dapat menggunakan data pemerintah untuk mengembangkan [solusi]," kata Nimmanphatcharin.
Sektor pertanian juga akan memanfaatkan data besar. Nimmanphatcharin percaya bahwa dengan menggunakan analisis data, Thailand dapat memutuskan jenis tanaman apa yang akan tumbuh untuk tahun ini atau tahun depan. ini alasan di balik Sistem Informasi Model Revolusi Pangan dan Pertanian (FAARMis).
Proyek FAARMis ini dipelopori oleh Departemen Penyuluhan Pertanian (DOAE) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pertanian dan Koperasi.
"Dengan mengumpulkan data tentang petani, tanaman, dan kualitas tanah nasional, FAARMis bertujuan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi tanaman. Analisis data dapat mengevaluasi jenis tanah yang ada di peternakan dan menyarankan tanaman yang cocok untuk ditanam," kata Dares Kittiyopas, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi DOAE.
Saat ini, skema ini masih dalam tahap pengumpulan data, tetapi Kittiyopas mengklaim bahwa langkah berikutnya adalah memberikan pengetahuan tanaman kepada petani melalui aplikasi mobile sehingga petani akan dapat memperoleh informasi tentang tanaman untuk meningkatkan produktivitas mereka. "
Pendataan 6,7 juta petani dan 13 juta peternakan nasional diharapkan selesai dalam beberapa tahun mendatang
Pemerintah juga berencana menggunakan Big Data untuk membuat pelayanan lebih efisien.
Sak Segkhoonthod, presiden Badan Pengembangan Pemerintah Digital Thailand (DGA), mengatakan data akan berdampak pada fungsi-fungsi penting pemerintah seperti penganggaran, perencanaan, dan pemecahan masalah warga.
Dia menjelaskan, “Pertama-tama, pemerintah akan dapat memastikan anggaran masuk ke jalan yang tepat. Kedua, akan ada transparansi yang lebih baik di seluruh pemerintah, karena data menjadi lebih mudah diakses. Ketiga, warga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal-hal tertentu dengan pemerintah karena mereka sekarang dapat memperoleh informasi yang berarti bagi mereka lebih cepat. ”
Nimmanphatcharin juga sepakat bahwa sistem terbuka Big Dta dapat membantu memerangi korupsi.
