Christine Lagarde akan mengundurkan diri sembilan bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
Eropa, Suarathailand- Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde akan mengundurkan diri sembilan bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Langkah ini membuka jalan bagi para pemimpin Eropa untuk memilih penggantinya sebelum pemilihan presiden Prancis tahun depan.
ECB menyatakan pada hari Kamis bahwa Lagarde, 70 tahun, akan meninggalkan jabatannya pada 7 Februari. Masa jabatan delapan tahunnya sedianya berakhir pada 31 Oktober 2027.
Pengunduran diri ini membuka ruang bagi negosiasi politik yang rumit terkait penunjukan penggantinya, serta pengganti dua pejabat tinggi lainnya yang juga akan hengkang tahun depan. Presiden ECB memimpin dewan gubernur bank tersebut, yang menetapkan suku bunga bagi 21 negara pengguna mata uang euro.
Keputusan ini memengaruhi biaya pinjaman untuk berbagai keperluan—mulai dari pembelian rumah hingga pembangunan pabrik baru—sekaligus menempatkan ECB sebagai garda terdepan Uni Eropa dalam menangani krisis di masa gejolak ekonomi dan keuangan.
“Merupakan suatu kebanggaan besar dan kehormatan luar biasa bisa mengabdi di lembaga ini,” ujar Lagarde dalam pesan video yang diunggah di platform X. “Saya merasa telah menuntaskan tugas dengan baik, dan kini ECB telah siap menghadapi masa depan.”
Saat ditanya mengenai alasannya dalam konferensi pers—yang digelar setelah bank memutuskan untuk mempertahankan suku bunga—ia mengungkapkan keinginannya untuk terbebas dari kewajiban netralitas politik yang melekat pada jabatan kepala ECB.
“Saya ingin memiliki kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan untuk terlibat dalam isu-isu di luar kebijakan moneter,” katanya. “Saat ini, saya merasa tidak lagi nyaman dengan tuntutan netralitas tersebut.” Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Pengumuman ini sudah diantisipasi menyusul spekulasi bahwa Lagarde akan mundur lebih awal agar para pemimpin Uni Eropa dapat memilih penggantinya selagi Presiden Prancis Emmanuel Macron—yang dikenal pro-Uni Eropa—masih menjabat.
Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan kandidat presiden dari kubu sayap kanan, Marine Le Pen, memenangkan pemilihan dan memengaruhi proses pemilihan tersebut.
“Keputusannya untuk mundur lebih awal bukanlah hal yang mengejutkan dan tidak mengubah prospek kebijakan ECB,” ujar Holger Schmieding, kepala ekonom di bank Berenberg.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyatakan bahwa proses pemilihan “akan dimulai hari ini dan akan berlangsung tanpa penundaan.”
Masa jabatan pejabat tinggi ECB lainnya — kepala ekonom Philip Lane — akan berakhir pada 31 Mei, sementara anggota dewan eksekutif ECB lainnya, Isabel Schnabel, akan mengundurkan diri pada 3 Januari untuk pindah ke Dana Moneter Internasional (IMF).
Para pemimpin Eropa diperkirakan akan menyusun kesepakatan paket untuk membagi ketiga posisi kosong tersebut di antara negara-negara anggota melalui serangkaian tawar-menawar politik yang rumit.
Menurut Schmieding, para pemimpin Uni Eropa kemungkinan akan berupaya mencapai kesepakatan untuk ketiga posisi tersebut sebelum pertemuan puncak pada 17–18 Desember.
Ia menyebutkan bahwa kandidat utama untuk menggantikan posisi Lagarde adalah mantan kepala bank sentral Belanda, Klaas Knot, dan Pablo Hernandez de Cos dari Spanyol, yang menjabat sebagai manajer umum Bank for International Settlements (BIS). BIS merupakan organisasi internasional yang beranggotakan berbagai bank sentral.
“Uni Eropa berupaya untuk setidaknya sedikit membentengi diri dari risiko kemenangan tokoh sayap kanan Marine Le Pen dalam pemilihan presiden Prancis pada April–Mei 2027,” tulis Schmieding dalam sebuah surel. “Pengganti Lagarde akan ditunjuk saat Emmanuel Macron—seorang tokoh sentris yang sangat pro-Eropa—masih menduduki Istana Elysee.”
Lagarde, mantan kepala Dana Moneter Internasional, ditunjuk pada tahun 2019 untuk menggantikan Mario Draghi.
Salah satu keputusan penting selama masa jabatannya terjadi pada tahun 2020, ketika bank tersebut meluncurkan stimulus darurat senilai 1,35 triliun euro (1,5 triliun dolar AS) dalam bentuk pembelian obligasi, guna mencegah pandemi COVID-19 menghentikan aliran kredit bagi perekonomian.
