Televisi pemerintah melaporkan bahwa Presiden Min Aung Hlaing telah menyetujui amnesti untuk 4.335 tahanan, langkah ketiga dalam enam bulan terakhir.
Myanmar, Suarathailand- Hukuman Aung San Suu Kyi telah dikurangi seperenamnya, kata pengacaranya, setelah presiden baru Myanmar, Min Aung Hlaing, menyetujui amnesti yang mencakup 4.335 tahanan, termasuk 179 warga negara asing yang akan dideportasi.
Myanmar telah mengurangi hukuman penjara mantan pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi, kata pengacaranya pada hari Jumat, dalam langkah yang dilakukan bersamaan dengan amnesti tahanan yang lebih luas yang disetujui oleh presiden baru negara itu.
Suu Kyi, 80 tahun, telah menjalani hukuman 27 tahun untuk berbagai pelanggaran yang menurut sekutunya bermotivasi politik, termasuk tuduhan mulai dari penghasutan dan korupsi hingga penipuan pemilu dan pelanggaran undang-undang rahasia negara.
Pengacaranya mengatakan hukuman tersebut kini telah dipotong seperenamnya, meskipun masih belum jelas apakah ia dapat diizinkan untuk menjalani sisa hukumannya di bawah tahanan rumah.
Televisi pemerintah melaporkan bahwa Presiden Min Aung Hlaing telah menyetujui amnesti untuk 4.335 tahanan, langkah ketiga dalam enam bulan terakhir.
Penyiar tersebut mengatakan daftar pembebasan termasuk 179 warga negara asing, yang akan dideportasi.
Ia juga melaporkan bahwa beberapa hukuman mati akan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, hukuman seumur hidup dikurangi menjadi 40 tahun, dan tahanan lain juga akan menerima pengurangan seperenam masa hukuman, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Amnesti ini dilakukan ketika Myanmar masih dilanda konflik setelah kudeta militer 2021, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Suu Kyi dan memicu kerusuhan nasional serta perlawanan bersenjata.
Kelompok hak asasi manusia, Assistance Association for Political Prisoners, mengatakan lebih dari 30.000 orang telah ditahan atas tuduhan politik sejak kudeta tersebut.
Min Aung Hlaing, 69 tahun, terpilih sebagai presiden oleh parlemen pada 3 April, yang secara resmi mengukuhkan kekuasaannya.
Pada pelantikannya pekan lalu, ia mengatakan perdamaian, stabilitas, dan rekonsiliasi akan menjadi prioritasnya, karena perang saudara di Myanmar terus menyebabkan jutaan orang mengungsi. Reuters
