Seluruh tahapan masih berada pada tahap kajian kelayakan mendalam, penilaian efisiensi biaya, dan pertimbangan kerangka kerja alih teknologi yang akan memberikan manfaat terbesar bagi Thailand.
Bangkok, Suarathailand- Kementerian Pertahanan Thailand telah mengonfirmasi bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai ataupun persetujuan yang diberikan untuk pendirian pabrik manufaktur drone milik AS.
Usulan tersebut saat ini sedang menjalani kajian kelayakan mendalam, penilaian efisiensi biaya (*value-for-money*), serta pertimbangan mengenai kerangka kerja alih teknologi.
Kajian ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Thailand untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri dan mencapai kemandirian jangka panjang dalam teknologi sistem nirawak.
Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara Kementerian Pertahanan, memberikan keterangan di kantor kementerian pada hari Kamis (13 Agustus 2026) untuk mengklarifikasi isu mengenai izin bagi AS untuk mendirikan pabrik manufaktur drone di Thailand.
Ia menyatakan kunjungan Sekretaris Tetap Pertahanan ke AS telah memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi, meninjau teknologi tersebut, dan membangun keyakinan bahwa Thailand memiliki kapasitas untuk mengembangkan serta mendukung teknologi sistem nirawak berbiaya rendah, seperti LUCAS.
Ia menegaskan belum ada kesepakatan atau komitmen mengikat yang dibuat, tidak ada kewajiban untuk memproduksi sistem tertentu, dan belum ada persetujuan yang diberikan untuk pendirian pabrik manufaktur drone AS di Thailand.
Seluruh tahapan masih berada pada tahap kajian kelayakan mendalam, penilaian efisiensi biaya, dan pertimbangan kerangka kerja alih teknologi yang akan memberikan manfaat terbesar bagi Thailand.
Surasant menekankan bahwa Thailand telah menjalankan kebijakan untuk memajukan industri pertahanannya, di mana teknologi sistem nirawak (drone/UAV) menjadi salah satu bidang yang dipertimbangkan untuk dikembangkan.
Pemerintah dan Kementerian Pertahanan menempatkan pengembangan industri pertahanan sebagai prioritas utama, dengan tujuan mencapai "kemandirian jangka panjang".
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan pembelajaran teknologi dari negara-negara yang memiliki keahlian melalui berbagai pendekatan—termasuk kebijakan *offset*, alih teknologi, produksi bersama, basis produksi (Basis Industri Pertahanan/DIB), dan investasi bersama—guna memperkuat kemampuan angkatan bersenjata serta sektor industri Thailand.
