Pemerintahan Taliban—yang hanya diakui oleh Rusia—telah memberlakukan serangkaian pembatasan terhadap perempuan yang oleh PBB disebut sebagai "apartheid gender"
Afghanistan, Suarathailand- Sekitar 2,4 juta anak perempuan di Afghanistan tidak mendapatkan akses ke pendidikan tingkat menengah sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan hal ini pada hari Selasa seraya mendesak diakhirinya "diskriminasi" tersebut.
Pemerintahan Taliban—yang hanya diakui oleh Rusia—telah memberlakukan serangkaian pembatasan terhadap perempuan yang oleh PBB disebut sebagai "apartheid gender".
Anak perempuan tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar; sebuah kebijakan yang dibenarkan oleh otoritas Taliban berdasarkan penafsiran mereka terhadap hukum Islam.
Jumlah anak perempuan yang tidak mendapatkan akses ke sekolah menengah telah meningkat sebanyak 200.000 jiwa sejak tahun lalu dan bisa mencapai hampir empat juta jiwa pada tahun 2030 jika larangan tersebut terus diberlakukan, demikian ungkap UNESCO.
Badan PBB tersebut menyerukan pemulihan segera hak mereka atas pendidikan dan mengecam keras "diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan".
Pemerintah Taliban—yang sempat menjanjikan pemerintahan yang lebih lunak setelah kembali berkuasa pada Agustus 2021—justru telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap perempuan, termasuk melarang mereka mengakses universitas, taman umum, pusat kebugaran, dan salon kecantikan.
Anak perempuan dilarang bersekolah di tingkat menengah sejak Maret 2022, sementara akses ke universitas bagi perempuan muda ditutup pada akhir tahun yang sama.
"Pembatasan ini membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade dalam memperluas akses pendidikan: meskipun akses sekolah bagi anak perempuan sangat terbatas pada tahun 2001, pada tahun 2021 tercatat hampir satu juta anak perempuan terdaftar dalam pendidikan menengah," ujar UNESCO.
"Anak perempuan dan perempuan di Afghanistan memiliki hak untuk belajar; itu adalah hak asasi manusia yang mendasar," kata Hoda Jaberian, koordinator program pendidikan dalam situasi darurat UNESCO.
"Mereka memiliki hak untuk bekerja. Mereka seharusnya memiliki kebebasan bergerak."
Larangan bersekolah ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan; pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan diperkirakan akan merugikan Afghanistan sebesar 9,6 miliar dolar AS pada tahun 2066, menurut UNESCO.
Sektor pendidikan Afghanistan secara keseluruhan sedang mengalami krisis, di mana lebih dari separuh anak usia sekolah dasar sama sekali tidak bersekolah.
Lebih dari 90 persen anak berusia 10 tahun tidak mampu membaca teks sederhana, ungkap UNESCO. Kurangnya air minum, fasilitas sanitasi, dan pemanas ruangan di sekolah-sekolah telah memperparah krisis tersebut, begitu pula dengan bencana alam—termasuk gempa bumi—yang berulang kali melanda negara itu dalam beberapa tahun terakhir.
Lebih dari tujuh juta warga Afghanistan telah kembali atau terpaksa kembali ke negara itu sejak tahun 2023, sehingga menambah tekanan pada sistem pendidikan, menurut badan PBB tersebut.
