Tim penyelidik mengidentifikasi pola peningkatan serangan udara yang menyasar lokasi-lokasi sipil, termasuk rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kamp pengungsi internal.
Myanmar, Suarathailand- The Nation melaporkan sebuah penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan militer Myanmar telah meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan warga sipil.
Penyelidikan tersebut menemukan serangan terhadap warga sipil meningkat secara signifikan pada bulan-bulan menjelang pemilihan umum yang diselenggarakan oleh militer antara Desember 2025 dan Januari 2026.
Tim penyelidik mengidentifikasi pola peningkatan serangan udara yang menyasar lokasi-lokasi sipil, termasuk rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kamp pengungsi internal.
Laporan tersebut juga mendokumentasikan bukti luas mengenai pelanggaran lain terhadap warga sipil, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di fasilitas-fasilitas yang dikelola militer.
Para penyelidik PBB menyatakan militer Myanmar meningkatkan serangan terhadap warga sipil pada bulan-bulan sebelum pemilihan umum yang digelar antara Desember 2025 dan Januari 2026, sementara pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dugaan kejahatan internasional terus terjadi di seluruh negeri.
Mekanisme Penyelidikan Independen untuk Myanmar (IIMM) menyatakan pada hari Selasa (11 Agustus) bahwa penyelidikan mereka selama setahun terakhir menunjukkan peningkatan berkelanjutan, baik dalam frekuensi maupun tingkat keparahan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer serta kelompok-kelompok bersenjata.
"Selama setahun terakhir, penyelidikan Mekanisme ini menunjukkan bahwa frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan berbagai kelompok bersenjata terus meningkat," ungkap IIMM dalam laporannya.
Tim penyelidik mendokumentasikan serangan terhadap warga sipil serta tindakan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
Mekanisme ini juga sedang memeriksa dugaan kekerasan seksual terkait konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang menentang otoritas militer.
Lokasi sipil menjadi sasaran sebelum pemilihan umum
IIMM menyatakan serangan terhadap warga sipil meningkat selama setahun terakhir dan menjadi lebih intens pada bulan-bulan menjelang pemilihan umum yang diselenggarakan militer antara Desember 2025 dan Januari 2026.
Menurut laporan militer Myanmar menggunakan pesawat luncur (glider) berbiaya rendah, helikopter, dan pesawat nirawak (drone) untuk melancarkan serangan pengeboman pada ketinggian rendah.
Tim penyelidik juga sedang memeriksa insiden-insiden di wilayah Sagaing yang melibatkan taktik yang dilaporkan mengurangi waktu peringatan bagi warga sipil sebelum serangan terjadi.
"Masyarakat di seluruh Myanmar tidak hanya hidup di bawah ancaman kekerasan yang terus-menerus, tetapi juga harus menghadapi dampak yang kian membesar dan berkepanjangan akibat apa yang telah mereka alami," ujar kepala IIMM, Nicholas Koumjian.
Pemilu tersebut dinilai oleh pemerintah negara-negara Barat dan kelompok hak asasi manusia sebagai pemilu yang tidak bebas maupun adil.
Sebuah partai yang didukung militer memenangkan pemilu, dan Min Aung Hlaing kemudian menjabat sebagai presiden.
Thailand adalah negara keempat yang ia kunjungi setelah penunjukan resminya.
Pemerintah Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
IIMM menyatakan bahwa para penyelidik telah mengumpulkan bukti ekstensif mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di fasilitas-fasilitas yang dikelola militer, serta kematian dalam tahanan.
Secara terpisah, para penyelidik juga sedang memeriksa dugaan kekerasan seksual terkait konflik yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata yang melawan otoritas militer.
Kelompok-kelompok oposisi belum memberikan komentar mengenai temuan dalam laporan tersebut.
Koumjian mengatakan kepada para wartawan bahwa pengumpulan bukti masih sulit dilakukan, namun ia berharap pengadilan internasional pada akhirnya akan memberikan keadilan bagi para korban di Myanmar dan bahwa "para pelaku akan tahu bahwa ada pihak yang mengawasi".
Penyelidikan mencakup pelanggaran yang terjadi sejak tahun 2011.
IIMM dibentuk pada tahun 2018 untuk menyelidiki pelanggaran berat di Myanmar yang terjadi sejak tahun 2011.
Mandatnya mencakup kejahatan yang dilakukan selama operasi militer terhadap kelompok minoritas Rohingya yang mayoritas Muslim pada tahun 2017—saat ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri dari negara tersebut—serta pelanggaran yang terjadi sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021.
Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan memicu perang saudara yang telah menewaskan hingga 100.000 orang serta menyebabkan jutaan orang mengungsi, menurut data PBB.
Puluhan ribu orang juga telah ditahan sejak pengambilalihan kekuasaan tersebut. TheNation (Foto: Dok pengungsi Myanmar)
