>Anggaran untuk wilayah Thailand Selatan melampaui 340 miliar baht (Rp184 triliun) di tengah kembali maraknya serangan.
>Data parlemen menunjukkan alokasi dana sebesar 340,7 miliar baht (Rp184 triliun) untuk periode 2004–2026, sementara tercatat 23.536 insiden kekerasan dan 7.790 kematian hingga tahun 2025.
Bangkok, Suarathailand- Thailand mengalokasikan dana sebesar 340,71 miliar baht (Rp184 triliun) untuk program-program utama penanganan kerusuhan di provinsi-provinsi perbatasan selatan selama 23 tahun anggaran (2004–2026), sementara statistik terpisah mencatat 23.536 insiden kekerasan, 7.790 kematian, dan 14.794 korban luka antara Januari 2004 dan Desember 2025.
Angka-angka tersebut kembali mendapat sorotan setelah penghitungan awal mencatat 34 insiden terkoordinasi di wilayah Yala, Narathiwat, dan Pattani pada Sabtu malam (22 Agustus 2026).
Pusat Koordinasi Operasi Depan Wilayah 4 (Forward Operations Coordination Centre 4) melaporkan jumlah 34 insiden tersebut per pukul 21.42. Insiden-insiden itu diklasifikasikan sebagai 22 kasus pembakaran, enam pengeboman, tiga insiden penembakan yang bertujuan menciptakan gangguan, serta tiga kasus kerusakan properti atau pencurian.
Serangan-serangan tersebut menyasar menara telekomunikasi, kamera CCTV, infrastruktur kelistrikan, kendaraan milik pemerintah daerah, dan sebuah minimarket. Ranjau paku (caltrop) juga disebar di jalanan sebagai upaya untuk menghambat pergerakan aparat.
Insiden-insiden yang terjadi secara serentak ini dipandang sebagai bukti bahwa pihak yang bertanggung jawab masih memiliki kemampuan untuk mengorganisasi operasi di berbagai lokasi, meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana dan mengerahkan pasukan keamanan selama lebih dari dua dekade.
Serangan Terkoordinasi Tersebar di Tiga Provinsi Thailand Selatan
Yala mencatat jumlah insiden awal tertinggi, dengan 14 kejadian di wilayah Raman, Bannang Sata, Than To, dan kawasan Lam Mai.
Tindakan yang dilaporkan meliputi pembakaran ban, kamera CCTV, menara telekomunikasi, dan kendaraan milik Organisasi Administrasi Tingkat Kecamatan (SAO), serta penyebaran ranjau paku di sepanjang jalan yang dilalui personel keamanan.
Narathiwat mencatat 13 insiden yang tersebar di distrik Ra-ngae, Cho-airong, Yi-ngo, Waeng, Tak Bai, dan Bacho.
Insiden-insiden tersebut mencakup pengeboman, penembakan yang bertujuan menciptakan gangguan, serta pembakaran ban, bangunan, tiang listrik, dan sebuah ekskavator. Sebuah truk pikap milik Organisasi Administrasi Kecamatan Bo-ngo juga dilaporkan dicuri.
Awalnya, lima insiden tercatat di Pattani, yang mencakup wilayah distrik Yarang, Yaring, dan Nong Chik.
Insiden-insiden tersebut meliputi pembakaran kendaraan milik pemerintah daerah dan ban, aksi penembakan yang menimbulkan gangguan, penempatan benda mencurigakan, serta pengeboman di gerai 7-Eleven di Bang Pu.
Rincian mengenai dua insiden tambahan yang termasuk dalam total 34 kejadian tersebut masih dalam tahap pemeriksaan.
Data dari Pusat Informasi Parlemen menunjukkan bahwa dana sebesar 340.706,76 juta baht telah dialokasikan dalam rencana operasional utama untuk provinsi-provinsi perbatasan selatan, mulai dari tahun fiskal 2004 hingga tahun fiskal 2026.
Meskipun periode ini mencakup rentang waktu sekitar 22 tahun, secara keseluruhan terdapat 23 tahun fiskal jika tahun 2004 dan 2026 turut dihitung.
Analisis tersebut menyatakan bahwa total pendanaan dapat mendekati angka 500 miliar baht jika subsidi pembangunan terintegrasi lainnya turut diperhitungkan, meskipun rincian lengkap mengenai estimasi yang lebih luas tersebut tidak disertakan.
Alokasi dana untuk rencana utama tersebut dibagi menjadi tiga tahap:
Rencana Penanganan Kerusuhan, 2004–2009: 102.750,60 juta baht. Alokasi tahunan tercatat sebesar 13.451 juta baht pada tahun 2004 dan 20.991,60 juta baht pada tahun 2009.
Rencana Penanganan Kerusuhan dan Pembangunan, 2010–2016: 153.254,20 juta baht. Pendanaan tahunan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2016, yakni sebesar 30.512,80 juta baht.
Rencana Terintegrasi, 2017–2026: 84.701,96 juta baht. Alokasi tahunan turun menjadi 10.641,91 juta baht pada tahun 2020 dan 1.473,43 juta baht pada tahun 2026.
Total dari ketiga tahap tersebut sama dengan alokasi keseluruhan yang ditetapkan, yaitu 340.706,76 juta baht.
Penurunan anggaran tahunan mencerminkan perubahan dalam struktur program pemerintah, namun kekerasan yang terus berlanjut memicu pertanyaan mengenai apakah strategi dan alokasi sumber daya telah selaras dengan kondisi di wilayah tersebut.
Lebih dari 23.000 Insiden Tercatat Sejak Tahun 2004
Statistik kumulatif yang mencakup wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat, serta distrik Chana, Thepha, Na Thawi, dan Saba Yoi di Songkhla, mencatat angka-angka berikut untuk periode Januari 2004 hingga Desember 2025:
-23.536 insiden kekerasan
-7.790 kematian
-14.794 korban luka
Angka-angka ini menggunakan kumpulan data pemantauan insiden yang lebih luas dan tidak boleh dianggap sama persis atau dapat dipertukarkan secara langsung dengan statistik terpisah yang hanya didasarkan pada kasus-kasus yang telah disahkan untuk menerima kompensasi pemerintah.
Perbandingan ini juga mencakup periode waktu yang berbeda: data anggaran mencakup hingga tahun fiskal 2026, sedangkan angka kumulatif kekerasan berakhir pada bulan Desember 2025.
Lima Titik Masalah Struktural Teridentifikasi
Hasilnya, data anggaran dan angka kekerasan menunjukkan bahwa konflik di wilayah selatan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendanaan dan operasi keamanan.
Tantangan-tantangan mendasar tersebut dikelompokkan ke dalam lima dimensi:
Keluhan historis: Ketegangan yang terkait dengan latar belakang sejarah wilayah tersebut dan Perjanjian Anglo-Siam tahun 1909.
Tata kelola dan administrasi politik: Kebijakan yang terpusat dan nasionalisme yang digerakkan oleh negara yang telah memengaruhi identitas lokal.
Identitas dan agama: Cara hidup masyarakat Melayu-Muslim yang khas dan kebutuhan akan pemahaman budaya yang lebih mendalam.
Struktur ekonomi: Alokasi sumber daya dan program pembangunan yang tidak selalu selaras dengan mata pencaharian masyarakat.
Pendidikan: Kurikulum dan sumber daya pendidikan yang belum cukup mencerminkan konteks linguistik dan budaya wilayah tersebut.
Gelombang 34 insiden ini seharusnya mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka, dengan memadukan perlindungan segera serta penegakan hukum bersama upaya jangka panjang dalam menangani keluhan historis, meningkatkan pemahaman budaya, dan melakukan pembangunan struktural.
