Kementerian Luar Negeri Thailand mengkritik utusan PBB karena gagal mencerminkan penjelasan Thailand mengenai konflik dengan Kamboja.
Bangkok, Suarathailand- Thailand menyatakan kekecewaan mendalam terhadap laporan PBB baru-baru ini mengenai Kamboja yang mengkritik Thailand, dengan alasan bahwa laporan tersebut melampaui mandatnya dan tidak berimbang.
Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow menyampaikan keberatan tersebut dalam surat yang dikirimkan pada hari Jumat kepada Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, terkait Pernyataan Akhir Misi yang dikeluarkan oleh Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Kamboja.
Sihasak mengatakan bahwa Thailand mengakui pernyataan tersebut merupakan bagian dari metode kerja Prosedur Khusus, namun ia mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitasnya karena pernyataan itu memuat tuduhan terhadap Thailand, padahal mandatnya berfokus pada hak asasi manusia di Kamboja.
Thailand juga keberatan dengan apa yang mereka gambarkan sebagai kurangnya kesempatan untuk memberikan fakta dan sudut pandang sebelum laporan tersebut dipublikasikan.
Sihasak menyatakan bahwa pernyataan tersebut memuat informasi yang keliru dan belum diverifikasi secara memadai, serta tidak sejalan dengan Kode Etik Dewan Hak Asasi Manusia bagi pemegang mandat Prosedur Khusus.
Sihasak mengatakan bahwa Thailand telah berulang kali memberikan informasi kepada Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia.
Kementerian Luar Negeri juga mengkritik Andrews karena gagal mencerminkan penjelasan Thailand mengenai konflik tersebut.
Thailand menyanggah angka-angka yang tercantum dalam pernyataan itu, termasuk perkiraan mengenai 650.000 warga Kamboja yang mengungsi di dalam negeri dan 900.000 pekerja migran Kamboja yang kembali dari Thailand.
Pihak Thailand menyatakan bahwa sebagian orang yang tercatat sebagai pengungsi sebenarnya masih berada di wilayah Thailand, tempat mereka menerima bantuan kemanusiaan. (Foto: Menlu Thailand Sihasak)
