>Thailand mengusulkan biaya sebesar 450 baht (Rp240 ribu) bagi wisatawan mancanegara guna membentuk dana pariwisata yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 10 miliar baht setiap tahunnya.
>Pendapatan tersebut akan digunakan untuk menyediakan asuransi bagi pengunjung, meningkatkan infrastruktur pariwisata, dan membiayai pengembangan destinasi, dengan tujuan mewujudkan pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Bangkok, Suarathailand- Pemerintah berencana mulai memungut biaya ini pada kuartal pertama tahun 2027, dimulai dari kedatangan melalui jalur udara sebelum diperluas ke jalur darat dan laut.
Pengunjung tertentu, termasuk diplomat, pemegang izin kerja, dan anak-anak di bawah usia dua tahun, akan dibebaskan dari biaya tersebut.
Thailand semakin dekat untuk menerapkan biaya 450 baht (Rp240 ribu) bagi wisatawan mancanegara; pemerintah bertujuan menciptakan sumber pendanaan baru senilai lebih dari 10 miliar baht (Rp5,3 triliun) per tahun untuk mendukung asuransi pengunjung, infrastruktur pariwisata, dan pengembangan destinasi.
Usulan ini sedang menjalani tahap konsultasi publik hingga 28 September sebelum dikembalikan ke Komite Kebijakan Pariwisata Nasional untuk ditinjau dan selanjutnya diajukan ke Kabinet. Pemerintah berharap dapat mulai memungut biaya tersebut pada kuartal pertama tahun 2027.
Rencana ini muncul setelah lebih dari enam dekade pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Thailand mencatat rekor kedatangan 39 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, namun ekspansi tersebut juga memberikan tekanan yang meningkat terhadap sumber daya alam, destinasi utama, dan masyarakat setempat.
Usulan ini bertujuan menyediakan sumber pendapatan khusus untuk memulihkan dan meningkatkan infrastruktur pariwisata, seiring upaya Thailand beralih dari ketergantungan utama pada volume pengunjung menuju pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Thailand mempertimbangkan penerapan biaya wisata sebesar 450 baht untuk membentuk dana pariwisata berskala besar
Wisatawan mancanegara akan membayar 450 baht (Rp240 ribu)
Thailand telah mengkaji penerapan biaya bagi wisatawan mancanegara sejak tahun 2020, dengan model usulan yang telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan biaya pariwisata.
Berdasarkan rancangan saat ini, wisatawan mancanegara akan membayar 450 baht per orang, terlepas dari apakah mereka memasuki Thailand melalui jalur udara, darat, atau laut.
Beberapa kategori akan dibebaskan dari biaya ini, termasuk tamu kerajaan dan tamu resmi pemerintah, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, warga negara asing dengan izin kerja, pemegang izin lintas batas (*border pass*), penumpang transit, awak transportasi, serta anak-anak di bawah usia dua tahun.
Pengunjung yang membayar biaya tersebut dapat keluar-masuk Thailand berkali-kali dalam periode 30 hari tanpa perlu membayar lagi, selama mereka tetap terlindungi oleh asuransi yang terkait dengan pungutan tersebut.
Pemungutan biaya pada awalnya akan diberlakukan bagi kedatangan melalui jalur udara. Kedatangan melalui jalur darat dan laut akan diintegrasikan ke dalam sistem ini di kemudian hari.
Natthriya Thaweevong, Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata dan Olahraga, menyatakan bahwa tahap pertama akan mulai berlaku 180 hari setelah pengumuman terkait diterbitkan dalam *Royal Gazette* (Lembaran Negara).
Pemungutan biaya untuk jalur darat dan laut akan menyusul sekitar 360 hari kemudian, guna memberikan waktu persiapan tambahan demi mencegah kepadatan di titik-titik perbatasan yang sibuk, khususnya yang melayani wisatawan asal Malaysia dalam jumlah besar.
Pihak berwenang juga sedang mempertimbangkan pengaturan bagi pelintas batas yang sering bepergian, di mana satu kali pembayaran dapat mencakup beberapa kali kunjungan selama masa berlaku polis asuransi wisatawan tersebut.
Studi awal mengindikasikan biaya di atas 490 baht
Natthriya mengatakan bahwa studi terbaru telah meninjau kondisi ekonomi, inflasi, serta biaya-biaya terkait, dan menghitung bahwa tarif dasar yang tepat akan melebihi 490 baht.
Namun, usulan biaya tersebut diturunkan menjadi 450 baht—atau sekitar 15 dolar AS—untuk menghindari pembebanan biaya yang terlalu tinggi bagi pengunjung internasional.
Angka ini merupakan peningkatan dibandingkan kerangka awal, di mana pemerintah sempat mempertimbangkan untuk memungut biaya sebesar 300 baht bagi kedatangan melalui jalur udara dan 150 baht bagi pengunjung yang masuk melalui jalur darat atau laut.
Kedatangan melalui jalur udara saja berpotensi menghasilkan lebih dari 12 miliar baht
Besaran dana yang dihasilkan dari usulan ini bisa jadi sangat signifikan.
Berdasarkan estimasi sekitar 35,4 juta kedatangan wisatawan asing pada tahun 2027, laporan tersebut menyebutkan bahwa pemungutan biaya yang awalnya diterapkan pada penumpang pesawat—yang mencakup lebih dari 80% kedatangan internasional—dapat menghasilkan lebih dari 12 miliar baht untuk Dana Promosi Pariwisata.
Setelah cakupan pemungutan biaya diperluas hingga mencakup kedatangan melalui jalur udara, darat, dan laut, pendapatan tahunan diperkirakan dapat meningkat menjadi sekitar 15 miliar baht.
Sebuah perhitungan terpisah dalam studi tersebut—yang didasarkan pada angka 35 juta wisatawan dan proyeksi pendapatan pariwisata asing sebesar 1,65 triliun baht—menempatkan potensi pendapatan dari biaya ini di angka 15,897 miliar baht.
Studi tersebut memperkirakan bahwa pungutan itu dapat mengurangi jumlah kedatangan sekitar 70.000 pengunjung, yang mengakibatkan perkiraan hilangnya pendapatan pariwisata sebesar 3,32 miliar baht.
Setelah memperhitungkan dampak tersebut, manfaat bersih yang dihitung tetap berada di angka sekitar 12,577 miliar baht.
Dana untuk menanggung asuransi dan pengembangan destinasi
Pendapatan dari pungutan ini akan disalurkan untuk pengembangan pariwisata, bukan masuk ke anggaran negara secara umum.
Dana yang diusulkan ini memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, memberikan perlindungan asuransi yang mencakup kebutuhan keselamatan dan kesehatan wisatawan. Sumber tersebut mencatat bahwa langkah ini juga dapat mengurangi beban negara, yang saat ini menghabiskan ratusan juta baht setiap tahun untuk membantu wisatawan asing yang mengalami kecelakaan ketika asuransi pribadi mereka tidak memberikan perlindungan yang memadai.
Tujuan kedua adalah mengembangkan destinasi wisata dan menciptakan pengalaman baru bagi pengunjung.
Tujuan ketiga adalah membiayai penelitian, pertemuan, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh sektor pariwisata.
Pengawasan terbuka terhadap dana tersebut
Weerasak Kowsurat, mantan Menteri Pariwisata dan Olahraga serta ketua tim penasihat Wakil Perdana Menteri Suphajee Suthumpun, berpendapat bahwa biaya sebesar 450 baht seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap sebagian besar wisatawan asing karena pungutan pariwisata serupa sudah diterapkan di banyak destinasi luar negeri.
Ia mengatakan langkah tersebut akan menciptakan sumber pendanaan pariwisata yang besar di luar anggaran negara (off-budget) dan dapat memberikan Thailand dana khusus pariwisata yang substansial untuk pertama kalinya.
Namun, Weerasak menyerukan tingkat transparansi yang sangat tinggi dalam pengelolaan dana tersebut.
Ia mengusulkan model "Pemerintahan Terbuka" (Open Government) dengan adanya badan pengawas kedua yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang dapat memantau proses pengeluaran dana dan pengelolaan anggaran di setiap tahapannya.
Ia bahkan menyarankan agar pertemuan-pertemuan tersebut disiarkan melalui kamera sehingga masyarakat dapat mengamati keputusan mengenai penggunaan dana tersebut.
Weerasak mengakui bahwa Thailand mungkin akan kehilangan sebagian wisatawan yang sensitif terhadap harga akibat adanya pungutan ini.
Namun, ia berpendapat bahwa peningkatan kualitas penawaran pariwisata akan membantu mempertahankan permintaan.
Oleh karena itu, pendekatan kebijakan ini mencerminkan kesediaan untuk menerima penurunan jumlah wisatawan yang sensitif terhadap harga sebagai imbalan atas sumber daya tambahan untuk memperbaiki destinasi dan meningkatkan kualitas pariwisata secara keseluruhan.
Thailand mengkaji enam model pajak pariwisata internasional
Thailand telah meneliti pungutan pariwisata di 15 negara dan wilayah, serta mengelompokkan pendekatan luar negeri tersebut ke dalam enam model utama.
Model pertama adalah pungutan akomodasi berbasis persentase, di mana pajak meningkat seiring dengan harga kamar.
Studi tersebut menyebutkan Amsterdam, Chicago, dan Berlin sebagai contoh. Amsterdam tercatat menerapkan tarif 12,5%, sementara Berlin disebut menerapkan tarif 7,5% dari harga bersih kamar. Total pajak terkait akomodasi di Chicago tercatat berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi, bergantung pada jenis propertinya.
Model kedua adalah biaya tetap per orang per malam; model ini umum diterapkan di Eropa karena relatif mudah dikelola dan memungkinkan pihak berwenang untuk memproyeksikan pendapatan.
Contoh yang disebutkan mencakup Paris—di mana biaya bervariasi berdasarkan kategori akomodasi—serta Roma, Barcelona, dan Kyoto.
Barcelona juga menetapkan batas maksimal jumlah malam yang dikenakan pungutan tersebut.
Pendekatan ketiga adalah biaya tetap per kamar per malam; studi tersebut menilai metode ini lebih ramah keluarga karena biaya dikenakan pada akomodasi, bukan pada setiap tamu secara individu.
Contoh penerapannya ditemukan di Yunani, Islandia, dan Malaysia, di mana pajak pariwisata dikenakan kepada pemegang paspor asing.
Bali, Selandia Baru, dan Venesia menerapkan biaya berbasis perjalanan.
Model keempat melibatkan biaya satu kali untuk setiap perjalanan.
Bali disebut sebagai contoh penerapan pungutan pengunjung yang dikumpulkan melalui sistem "Love Bali", meskipun studi tersebut mencatat adanya sejumlah masalah, seperti gangguan pada sistem digital, situs web penipuan, penegakan aturan yang tidak merata, dan potensi hambatan operasional.
Selandia Baru ditampilkan sebagai contoh sistem pemungutan yang lebih terintegrasi, yang dikaitkan dengan prosedur otorisasi perjalanan elektronik atau visa, sehingga mengurangi biaya administrasi dan risiko kebocoran pendapatan.
Sementara itu, Venesia menerapkan biaya yang secara khusus ditujukan bagi pengunjung harian sebagai bagian dari upaya mengendalikan kepadatan wisatawan.
Kategori kelima mencakup bentuk pemungutan lainnya, seperti pungutan harian tinggi yang bertujuan membatasi jumlah pengunjung, pajak keberangkatan yang disertakan dalam harga tiket pesawat, serta biaya otorisasi perjalanan yang terhubung dengan sistem imigrasi.
Kategori keenam terdiri dari mekanisme khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan pariwisata tertentu.
Studi tersebut menyebut *Sustainable Development Fee* (Biaya Pembangunan Berkelanjutan) di Bhutan sebagai contoh penggunaan biaya pariwisata untuk memprioritaskan perjalanan bernilai tinggi dibandingkan sekadar mengejar volume pengunjung.
Studi ini juga menyinggung pajak keberangkatan dan sistem otorisasi perjalanan elektronik, termasuk *Electronic Travel Authorisation* milik Inggris serta *European Travel Information and Authorisation System* milik Uni Eropa.
Sistem pembayaran belum diputuskan
Meskipun besaran tarif yang diusulkan dalam rancangan aturan tersebut adalah 450 baht, Thailand belum mengambil keputusan akhir mengenai bagaimana pengunjung nantinya akan melakukan pembayaran.
Kerangka kerja yang ada membuka beberapa kemungkinan: memasukkan biaya tersebut ke dalam harga tiket, memungutnya melalui situs web atau aplikasi seluler, menerima pembayaran lewat kios atau perangkat seluler, ataupun menggunakan metode lain yang disetujui oleh komite pengelola dana.
Pemerintah lebih memilih untuk memasukkan biaya tersebut ke dalam harga tiket pesawat karena cara ini menawarkan pengalaman yang paling praktis dan lancar bagi wisatawan.
Namun, maskapai penerbangan enggan mengambil tanggung jawab atas pemungutan biaya ini karena sistem mereka harus mampu membedakan antara pengunjung asing yang wajib membayar dan penumpang berkewarganegaraan Thailand yang tidak dikenakan biaya tersebut.
Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya warga negara Thailand yang tinggal di luar negeri dan memiliki paspor ganda (Thailand dan negara lain).
Maskapai khawatir bahwa kesalahan dalam mengidentifikasi penumpang dapat menimbulkan masalah operasional, meskipun pemerintah memberikan kompensasi kepada maskapai atas penanganan pemungutan biaya tersebut.
Jika kesepakatan dengan maskapai tidak tercapai, opsi lain yang dipertimbangkan meliputi pemberian fasilitas bagi pengunjung untuk melakukan pemindaian dan pembayaran secara elektronik, atau mewajibkan pembayaran melalui saluran daring lain sebelum melengkapi formulir *Thailand Digital Arrival Card* (TDAC).
Mekanisme Pembayaran Akhir Belum Diputuskan.
Untuk saat ini, pungutan pariwisata sebesar 450 baht tersebut masih sebatas usulan yang sedang dalam tahap konsultasi publik, bukan biaya yang sudah berlaku efektif. Masukan dan pendapat publik akan dihimpun hingga tanggal 28 September; setelah itu, rancangan aturan akan dikembalikan kepada Komite Kebijakan Pariwisata Nasional dan, jika disetujui, akan diajukan ke Kabinet.
