>Thailand memberi penjelasan kepada Filipina mengenai konfliknya dengan Kamboja, menekankan perlunya gencatan senjata dan menyebutkan sengketa perbatasan dan kurangnya kepercayaan dari pihak Kamboja.
>Dalam diskusi dengan Singapura, Thailand menjelaskan bahwa karena perbatasan mereka yang sama, Thailand harus terlibat dengan Myanmar untuk mendorong proses perdamaian internalnya.
>Thailand menyoroti dilema ASEAN yang lebih luas mengenai apakah akan terus mengisolasi para pemimpin Myanmar atau kembali terlibat untuk meningkatkan stabilitas regional dan mencegah persaingan geopolitik.
Brunei, Suarathailand- Sihasak Phuangketkeow, Menteri Luar Negeri, mengadakan pembicaraan bilateral dengan Ma. Theresa P. Lazaro, Menteri Luar Negeri Filipina, dan Dr Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura, pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE (AEMM) ke-25 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa (28 April 2026).
Selama pembicaraan, Menteri Luar Negeri Filipina menyatakan ketertarikannya terhadap hubungan antara Thailand dan Kamboja, dan Sihasak menjelaskan kepadanya mengenai perkembangan terkini dan pentingnya kedua negara untuk keluar dari konflik.
Sihasak mengatakan, dalam pembicaraannya dengan Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, pada Senin (27 April 2026), pihak Thailand mengatakan kepada pihak Kamboja bahwa harus ada “gencatan senjata” dan “penghentian” perang verbal.
Sebab, konflik antara Thailand dan Kamboja menyangkut permasalahan perbatasan, kurangnya kepercayaan dan sentimen masyarakat yang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kesungguhan dari pihak Kamboja, khususnya terkait dengan pertemuan Joint Boundary Commission (JBC) yang belum tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak karena harus melalui prosedur internal.
Sementara itu, pihak Kamboja mengumumkan tanggal pertemuan secara tiba-tiba, tanpa pihak Thailand mengetahuinya sebelumnya, yang sama saja dengan mendorong Thailand ke posisi pihak yang menolak.
Dalam pembicaraan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Dr Balakrishnan memberikan perhatian khusus terhadap masalah Myanmar.
Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan keprihatinannya mengenai waktu yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap Myanmar, karena Singapura masih berharap untuk melihat perkembangan yang lebih konkrit.
Sihasak jelas setuju dengan hal ini dan melihat perlunya mengatasi permasalahan di Myanmar, termasuk proses perdamaian dan pembicaraan antar berbagai kelompok.
Namun, karena Thailand berbatasan dengan Myanmar, Thailand tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut dan hanya melihat-lihat saja.
Oleh karena itu, mereka harus mencoba untuk terlibat dalam mendorong pemerintah Myanmar untuk memajukan proses perdamaian.
Namun pada akhirnya, ASEAN harus memutuskan secara kolektif antara mempertahankan posisinya dengan tidak mengundang menteri luar negeri atau pemimpin Myanmar untuk menghadiri pertemuan atau membuka ruang bagi kebangkitan hubungan.
Pasalnya, jika Myanmar terus terisolasi, hal ini dapat menimbulkan persaingan geopolitik yang lebih besar di kawasan.
Namun jika hubungan kembali membaik, ASEAN akan mendapatkan keuntungan dari stabilitas regional dan persatuan ASEAN.
