Setiap penyebaran ajaran yang menyimpang akan dipantau dan ditangani secara ketat.
Bangkok, Suarathailand- Pemerintah Thailand mengumumkan komitmen untuk mengambil pendekatan proaktif dalam menjaga agama Buddha. Hal ini untuk mengatasi berbagai masalah sebelum masalah tersebut meningkat menjadi kontroversi atau keluhan publik.
Langkah ini menandai adanya pergeseran dari strategi sebelumnya saat Kantor Nasional Agama Buddha biasanya menanggapi masalah hanya setelah masalah tersebut muncul.
Chousak Sirinil, seorang menteri di Kantor Perdana Menteri yang bertanggung jawab untuk mengawasi Kantor Nasional Agama Buddha, menyoroti beberapa inisiatif utama.
“Dulu, Kantor Nasional Agama Buddha hanya menangani masalah-masalah ini ketika masalah tersebut muncul, tetapi mulai sekarang, kantor tersebut akan mencari tanda-tanda masalah baru dan menanganinya.”
Berbagai upaya akan diintensifkan untuk menekan aktivitas ilegal yang terjadi di dalam area kuil, seperti penggunaan narkoba dan perjudian, untuk mencegah tempat-tempat suci ini disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
Pemerintah juga akan memberlakukan tindakan yang lebih ketat terhadap tindakan yang melanggar ajaran dan kepercayaan Buddha. Ini termasuk menangani perilaku buruk para biksu, seperti terlibat dalam aktivitas seksual atau penyalahgunaan platform daring.
Selain itu, setiap penyebaran ajaran yang menyimpang akan dipantau dan ditangani secara ketat.
Peniru biksu akan menghadapi konsekuensi hukum yang ketat sementara biksu yang menaati sumpah mereka dan berperilaku baik akan menerima perlindungan yang lebih baik dari perlakuan tidak adil oleh orang lain.
Proses pemeriksaan yang lebih ketat akan diterapkan bagi mereka yang ingin menjadi biksu, bertujuan mencegah individu dengan niat yang tidak pantas bergabung dengan komunitas agama.
Kantor Nasional Agama Buddha berencana mendirikan pusat yang didedikasikan untuk menerima pengaduan dan meningkatkan keterlibatan publik dalam perlindungan agama Buddha. Inisiatif ini berupaya untuk mendorong keterlibatan dan kewaspadaan masyarakat yang lebih besar dalam menjaga integritas praktik dan lembaga Buddha.
Selain itu, sebuah komite baru akan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan kuil, biara Sangha, dan pejabat negara bagian. Komite ini akan bekerja untuk memastikan penyelesaian yang adil dan setara terhadap konflik atas kepemilikan dan penggunaan tanah.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesucian dan integritas agama Buddha di Thailand, memastikan bahwa agama dan pengikutnya dilindungi dari eksploitasi dan perilaku yang salah, lapor Bangkok Post.
