Para pejabat Thailand menekankan bahwa pemerintah tidak mendekati masalah ini secara pasif, tetapi sedang mempersiapkan respons hukum dan kebijakan untuk memastikan posisi Thailand jelas dan tepat waktu.
Bangkok, Suarathailand- Menteri Luar Negeri Bertemu Penasihat Hukum Internasional di Paris Setelah Kamboja Mengupayakan Konsiliasi Wajib UNCLOS atas Klaim Maritim
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow telah bertemu dengan penasihat hukum internasional Thailand di Paris saat pemerintah mempersiapkan tanggapannya terhadap langkah Kamboja untuk memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
Pembicaraan tersebut menyusul keputusan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk mengirimkan surat kepada Thailand dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai proses di bawah UNCLOS, meningkatkan tekanan diplomatik atas klaim maritim yang tumpang tindih dan telah berlangsung lama antara kedua negara.
Sihasak mengadakan pertemuan di kediaman duta besar Thailand di Paris selama kunjungannya untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, atau OECD.
Diskusi tersebut berfokus pada strategi hukum proaktif Thailand, posisi negara tersebut mengenai wilayah landas kontinen yang disengketakan, dan kemungkinan langkah-langkah di bawah proses konsiliasi wajib.
Pihak Thailand mengatakan persiapan telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, dengan lembaga-lembaga terkait telah bekerja sama untuk melindungi hak dan kepentingan nasional Thailand di arena hukum internasional.
Kamboja telah berupaya menggunakan konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 untuk mengatasi klaim maritim yang tumpang tindih dengan Thailand.
Mekanisme ini dimaksudkan untuk membantu para pihak mencari penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Namun, rekomendasi dari proses tersebut umumnya tidak mengikat seperti halnya putusan pengadilan atau putusan arbitrase.
Langkah ini telah menarik perhatian karena menambahkan lapisan hukum internasional baru pada sengketa yang selama ini lebih disukai Thailand untuk dikelola melalui diskusi bilateral.
Area yang disengketakan menyangkut klaim yang tumpang tindih atas landas kontinen antara Thailand dan Kamboja, zona yang dianggap strategis dan ekonomis karena potensi sumber daya energinya.
Sebelum berangkat ke Paris, Sihasak memimpin pertemuan pada tanggal 29 Mei dari sebuah komite Thailand yang bertugas mempertimbangkan pendekatan untuk menyelesaikan klaim landas kontinen yang tumpang tindih antara Thailand dan Kamboja.
Pertemuan tersebut mempertemukan berbagai lembaga terkait di Thailand untuk mengintegrasikan pekerjaan mereka dan mempersiapkan respons yang terkoordinasi.
Persiapan sebelumnya kini digunakan untuk mendukung posisi hukum dan diplomatik Thailand setelah Kamboja secara resmi memulai proses UNCLOS.
Para pejabat Thailand menekankan bahwa pemerintah tidak mendekati masalah ini secara pasif, tetapi sedang mempersiapkan respons hukum dan kebijakan untuk memastikan posisi Thailand jelas dan tepat waktu.
Perkembangan terbaru ini menandai eskalasi lain dalam sengketa maritim, dengan Kamboja mencari mekanisme hukum internasional sementara Thailand berupaya memperkuat strategi hukumnya sendiri dan melindungi kepentingannya.
