Barat menuduh Beijing dan Moskow melindungi Teheran setelah perpanjangan mandat gagal meski mendapat 11 suara mendukung.
Jenewa, Suarathailand- Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandat panel ahli yang memantau sanksi terhadap Iran pada hari Kamis, menyusul veto ganda dari Rusia dan Tiongkok dalam sidang yang penuh perdebatan.
"Dewan Keamanan telah menyelesaikan pembahasan mengenai isu nuklir Iran, dan butir agenda non-proliferasi telah dihapus dari daftar masalah yang sedang ditangani dewan," demikian pernyataan delegasi Rusia di hadapan sidang.
Mereka menegaskan bahwa Resolusi 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025, sehingga tidak ada dasar prosedural maupun hukum bagi pertemuan tersebut.
Rancangan resolusi yang disponsori AS bertujuan memperpanjang masa tugas Panel Ahli yang membantu Komite Sanksi Iran 1737 (yang diaktifkan kembali berdasarkan Resolusi 1929) menjelang berakhirnya mandat panel tersebut pada 26 September.
Rancangan itu memperoleh 11 suara dukungan dan dua abstain, namun ditolak Moskow dan Beijing—dua anggota tetap dewan tersebut.
Kebuntuan Prosedural terkait Agenda
Sidang dibuka di bawah kepemimpinan Prancis dan segera diwarnai perselisihan prosedural ketika Moskow keberatan dengan pembahasan di bawah butir agenda "Non-proliferasi". Moskow menyebut langkah itu sebagai upaya "penyalahgunaan prosedur secara mencolok dan penyelenggaraan pertemuan mengenai butir agenda yang sebenarnya sudah tidak ada lagi."
Beijing mendukung posisi Moskow dan mendesak negara-negara anggota untuk menghindari "konfrontasi politik dan tekanan." Mereka berpendapat bahwa menghormati batas waktu yang telah ditetapkan secara hukum sangat penting untuk menjaga kredibilitas multilateral dan mendorong dialog.
Prancis mencatat bahwa Resolusi 1929 secara hukum telah dipulihkan pada 27 September 2025 melalui ketentuan *snapback* (pemulihan sanksi otomatis) yang diakui oleh Sekretaris Jenderal PBB. Hal ini secara hukum mengharuskan adanya tindakan dewan untuk memperbarui badan pemantau ahli tersebut.
Tuduhan Melindungi Jaringan Penghindaran Sanksi
AS mengkritik keras veto China dan Rusia, menyatakan bahwa pihak-pihak yang menentang bertindak "untuk membungkam pelaporan yang mengungkap keterlibatan mereka sendiri dalam mendukung rezim nakal."
Washington memperingatkan bahwa pembubaran panel tersebut akan menghilangkan pelaporan penting berbasis bukti mengenai kerja sama militer ilegal, serta menciptakan kekosongan penegakan aturan yang menguntungkan jaringan penghindaran sanksi.
Delegasi AS menambahkan bahwa setelah adanya hambatan ini, mereka akan mengesampingkan upaya pembentukan panel di dalam komite dan beralih fokus pada penunjukan ketua komite serta pembaruan daftar entitas yang dikenai sanksi.
Inggris menyatakan penyesalannya atas divetonya resolusi tersebut dan menuduh Moskow serta Beijing memilih untuk "melindungi Iran" di saat Teheran mempercepat pengayaan nuklir tanpa "pembenaran sipil yang kredibel," sembari menghalangi akses bagi inspektur internasional.
