PM Anutin menegaskan Konsensus Lima Poin tetap menjadi kerangka utama yang memandu langkah ASEAN dalam menangani krisis di negara tersebut.
Jakarta, Suarathailand- Kantor berita Antara melaporkan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan pihaknya mendorong pendekatan kembali secara bertahap dalam penanganan krisis Myanmar dengan tetap membuka ruang dialog.
PM Anutin menyatakan hal itu saat berpidato di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa, dalam kunjungan perdananya ke Sekretariat ASEAN sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya selama dua hari di Indonesia.
"Thailand telah mendorong pendekatan keterlibatan kembali yang dilakukan secara bertahap, dengan tetap membuka ruang dialog serta merespons kondisi di lapangan, sambil mendorong tercapainya kemajuan yang nyata," kata Anutin.
PM Anutin menilai pendekatan yang didorong Thailand tersebut mulai menunjukkan perkembangan ke arah positif. Anutin mencontohkan diizinkannya Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk bertemu dengan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi.
Thailand pun berharap akan ada lebih banyak kemajuan positif dalam waktu dekat. Menurut Anutin, Myanmar yang damai dan stabil bukan hanya menjadi kepentingan Thailand sebagai negara tetangga, tetapi juga penting bagi persatuan ASEAN dan stabilitas kawasan.
PM Anutin menegaskan Konsensus Lima Poin tetap menjadi kerangka utama yang memandu langkah ASEAN dalam menangani krisis di negara tersebut.
"Prinsip yang sama juga berlaku ketika muncul perbedaan di antara negara-negara anggota ASEAN. Perbedaan tersebut harus dikelola secara damai dan dengan itikad baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan," tambahnya.
Anutin menambahkan prinsip serupa juga berlaku ketika muncul perbedaan di antara negara-negara anggota ASEAN.
Setiap perbedaan harus dikelola secara damai dan dengan itikad baik oleh pihak-pihak berkepentingan, katanya, termasuk terkait isu Kamboja.
Dia menyebut tindakan pemaksaan dan konsiliasi inisiasi Kamboja bertentangan dengan kesepakatan, tetapi Thailand tetap berkomitmen menyelesaikan perbedaan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional sekaligus menjaga persatuan ASEAN.
"Ketika saya bertemu dengan mitra saya dari Kamboja di Cebu (KTT ke-48 ASEAN di Filipina), kami sepakat untuk memulihkan rasa saling percaya dan keyakinan serta memberikan kesempatan bagi perundingan bilateral," ujar Anutin.
Krisis di Myanmar bermula dari kudeta militer pada Februari 2021 yang memicu gelombang protes dan berkembang menjadi konflik bersenjata di berbagai wilayah.
