Kelompok-kelompok oposisi telah lama menggunakan saluran pembayaran tidak resmi, penggalangan dana daring, mata uang kripto, dan penjualan obligasi untuk menggalang dana di luar sistem perbankan Myanmar yang dikuasai militer
Myanmar, Suarathailand- Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah menangkap 21 orang yang dituduh mentransfer uang ke platform penggalangan dana daring yang terkait dengan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), demikian dilaporkan surat kabar pemerintah *Global New Light of Myanmar*.
Laporan media pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi lebih dari 2.700 orang yang diduga memberikan dukungan finansial kepada situs web *People's Revolution Supply Family* (PRF), yang didirikan oleh NUG.
Mereka yang ditangkap tinggal di berbagai wilayah di Myanmar dan akan menghadapi proses hukum.
Laporan itu menyatakan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut, sementara rekening keuangan yang terkait dengan pendanaan tersebut akan ditutup dan disita.
Myanmar telah dilanda gejolak politik dan konflik sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Sebuah pemerintahan sipil tandingan, yaitu Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), terdiri dari anggota partai Aung San Suu Kyi yang tersisa dan kelompok-kelompok penentang kudeta.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa malam, PRF menyatakan bahwa mereka tidak mengumpulkan ataupun menyimpan informasi pribadi orang-orang yang mendukung kegiatan mereka.
"Oleh karena itu, tuduhan bahwa informasi mengenai lebih dari 2.700 anggota telah diperoleh adalah tidak berdasar," demikian bunyi pernyataan tersebut.
"Jelas bahwa tujuan utama tuduhan ini adalah untuk mengintimidasi masyarakat, merusak kepercayaan terhadap PRF, dan memutus sumber pendapatan gerakan revolusi," tambah PRF.
Pasukan Pertahanan Rakyat (*People's Defence Force*) yang berpihak pada NUG serta berbagai organisasi bersenjata etnis telah memerangi pasukan militer di seluruh negeri.
Setelah kudeta, junta menetapkan NUG dan sekutunya sebagai "organisasi teroris". Pemerintahan baru yang didukung militer, yang dipimpin oleh mantan kepala junta, telah menolak rencana perdamaian blok regional ASEAN untuk mengakhiri pertempuran.
Kelompok-kelompok oposisi telah lama menggunakan saluran pembayaran tidak resmi, penggalangan dana daring, mata uang kripto, dan penjualan obligasi untuk menggalang dana di luar sistem perbankan Myanmar yang dikuasai militer. Komunitas diaspora memainkan peran penting dalam mendukung kelompok oposisi dengan memberikan dukungan finansial melalui transfer luar negeri dan saluran pembayaran alternatif.
