>Pengadilan menyatakan Gibran tidak dapat membuktikan pemenuhan persyaratan pendidikan untuk maju dalam pemilu 2024.
>Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden Indonesia ke MPR.
Jakarta, Suarathailand- Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, telah mengundurkan diri, ungkap seorang pembantunya pada Rabu malam. Langkah ini mengancam akan memecah aliansi politik penting dan berisiko menimbulkan ketidakpastian politik lebih lanjut di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Bangkok Post melaporkan, Gibran, putra mantan presiden Joko Widodo yang berusia 39 tahun, berada di bawah sorotan tajam para anggota parlemen menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bulan lalu yang menyatakan bahwa dokumen pendidikannya tidak memenuhi persyaratan pemilu.
Pembantunya, Budi Arie Setiadi, mengatakan kepada Reuters bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu.
Secara terpisah, dua sumber di majelis tinggi parlemen—yang akan mengawasi proses persetujuan pengunduran diri serta pemilihan penggantinya—menyatakan bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada majelis tersebut pada Kamis pagi.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah tanda-tanda ketegangan yang kian nyata dalam aliansi politik antara Prabowo—seorang mantan jenderal yang berpengaruh—dan Widodo (dikenal sebagai Jokowi), pemimpin yang sangat populer yang pernah dua kali mengalahkan Prabowo dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memberikan dukungan kepadanya pada tahun 2024, setelah Jokowi tidak dapat mencalonkan diri kembali karena batasan masa jabatan.
Menurut para analis politik, perpecahan terbuka dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut bagi pemerintahan yang saat ini tengah diterpa skandal terkait program-program unggulannya, seperti kebijakan makan siang gratis di sekolah, serta keraguan publik mengenai penanganan ekonomi oleh pemerintah.
Kabar pengunduran diri ini muncul hanya beberapa jam setelah 120 anggota parlemen dari delapan partai politik—yang mencakup berbagai spektrum politik—mengajukan petisi yang menuntut pemakzulan Gibran.
Sentimen investor terhadap Indonesia melemah tahun ini di tengah pengawasan ketat terhadap rencana fiskal pemerintah dan arah kebijakan secara luas, ditambah dengan risiko penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global, MSCI.
Pekan lalu, Prabowo memecat kepala stafnya—yang dikenal luas sebagai loyalis Jokowi—setelah ia ditangkap atas tuduhan melakukan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh publik lainnya. (Cerita berlanjut di bawah)
Para pengunjuk rasa duduk di bawah sebuah spanduk dalam demonstrasi yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di depan gedung parlemen di Jakarta pada 10 November 2026. (Foto: Reuters)
Para pengunjuk rasa duduk di bawah sebuah spanduk dalam demonstrasi yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di depan gedung parlemen di Jakarta pada 10 November 2026. (Foto: Reuters)
Gibran menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dalam sebuah pertemuan dengan Prabowo pada hari Selasa.
Majelis tinggi parlemen harus mengadakan sidang untuk menyatakan kekosongan jabatan setelah surat pengunduran diri Gibran diserahkan, sekaligus meminta presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden yang baru, ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra.
Setelah itu, majelis tinggi akan menyelenggarakan pemilihan dalam waktu 60 hari.
Gibran sempat menghadapi keluhan terkait apakah kualifikasi pendidikannya memenuhi persyaratan hukum untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum 2024. Pada hari Selasa, Mahkamah Agung menyatakan telah menginstruksikan Kementerian Pendidikan untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran, yang telah dibatalkan oleh pengadilan tersebut.
Gibran, yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri, menggunakan surat keterangan tersebut untuk memenuhi persyaratan pendidikan guna maju dalam pemilihan umum 2024, yang kemudian dimenangkannya bersama Prabowo.
Undang-undang pemilihan umum di Indonesia mensyaratkan calon wakil presiden untuk telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau jenjang yang setara. Namun, pengadilan menemukan bahwa surat keterangan tersebut diterbitkan berdasarkan bukti yang tidak benar-benar membuktikan bahwa putra sulung Jokowi itu telah lulus.
"Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi sekolah menengah atas atau jenjang yang setara," ungkap pengadilan dalam putusannya.
Sana Jaffrey, seorang peneliti di Australian National University, mengatakan bahwa krisis ini menunjukkan bagaimana nasib politik segelintir elite lebih diutamakan daripada kebutuhan Indonesia akan pemerintahan yang efektif dan stabil. “Ketidakpastian yang berkepanjangan di tingkat kekuasaan tertinggi hanya akan memperdalam kecemasan, baik di dalam maupun luar negeri, mengenai ke mana arah negara ini,” ujarnya.
