Sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian akan terpengaruh oleh kebijakan dan hambatan perdagangan Trump.
Bangkok, Suarathailand- Kamar Dagang Thailand (TCC) menyarankan Thailand untuk mempertahankan sikap netralnya dalam perdagangan global, dengan mencatat bahwa kebijakan perdagangan Presiden terpilih AS Donald Trump dapat memicu kerugian sebesar 160 miliar baht (Rp76 triliun) bagi ekonomi Thailand.
“Transisi politik AS merupakan peluang yang baik bagi Thailand untuk menjadi negara yang bebas konflik, menyiapkan arus bisnis yang jelas, dan meluncurkan langkah-langkah untuk menarik investasi di Thailand,” kata presiden kamar dagang Thailand Sanan Angubolkul.
Ia memperkirakan kebijakan perdagangan Trump akan mempengaruhi ekspor Thailand, terutama produk-produk yang membuat Thailand memiliki surplus perdagangan dengan AS seperti hard-disk drive, semikonduktor, ban, AC, dan sel surya.
Sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian akan terpengaruh oleh kebijakan dan hambatan perdagangan Trump, tambahnya.
Sanan mencatat bahwa tarif impor Trump sebesar 60% untuk barang-barang Tiongkok akan memicu masuknya produk-produk Tiongkok ke pasar Thailand. Meskipun konsumen Thailand akan dapat mengakses produk-produk China dengan harga murah, hal ini akan sangat memengaruhi sektor manufaktur dan jasa Thailand, ungkapnya.
Namun, ia mengatakan tarif impor Trump atas barang-barang China dapat memicu relokasi basis produksi dari China untuk mengurangi biaya ekspor, yang menawarkan peluang bagi Thailand untuk menarik investasi asing.
Sanan memperkirakan kebijakan perdagangan Trump akan memicu kerugian sebesar 160 miliar baht bagi ekonomi Thailand, terutama kenaikan tarif impor. Awalnya, ekspor Thailand akan turun sebesar 1,03%, yang memicu penurunan sebesar 0,59 poin persentase dalam produk domestik bruto (PDB) Thailand, katanya.
TCC juga menyarankan Thailand untuk memperluas perdagangan dan investasi ke India, dan membentuk kemitraan perdagangan dengan Vietnam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Thailand harus beradaptasi dari waktu ke waktu, menyiapkan kebijakan proaktif dan pasif, dan memperkuat kolaborasi publik-swasta untuk mengatasi masalah ini, terutama pada impor dan ekspor, tambahnya.
Perang dagang bisa meningkat
Sementara itu, Federasi Industri Thailand (FTI) menyampaikan kepada Krungthep Turakij bahwa Thailand harus memantau perang dagang yang dipicu oleh kepresidenan Trump dengan saksama, khususnya kenaikan tarif impor.
Presiden FTI Kriengkrai Thiennukul memperingatkan bahwa Thailand akan menjadi sasaran AS karena memiliki surplus perdagangan, seraya menambahkan bahwa hal itu juga dapat menyebabkan apresiasi baht.
Thailand baru-baru ini memperoleh surplus perdagangan dengan AS karena Trump menargetkan Tiongkok selama masa jabatan presiden sebelumnya pada 2017-2021, jelasnya.
Kriengkrai memperkirakan volatilitas dalam investasi akibat kebijakan Trump akan menarik investasi ke AS, khususnya pengurangan pajak perusahaan dari 21% menjadi 15%.
Trump tidak memiliki minat dalam negosiasi multilateral, seperti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang diluncurkan oleh Presiden petahana Joe Biden, di mana Thailand merupakan salah satu dari 14 negara anggota, katanya.
Ia menambahkan bahwa Thailand akan berisiko menghadapi hambatan perdagangan AS untuk bermitra dengan BRICS, blok internasional yang beranggotakan Tiongkok di antara 10 negara anggota.
Kriengkrai menekankan bahwa Trump telah mengumumkan AS akan menghentikan partisipasi di bawah Perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim.
Ia juga menyatakan kekhawatiran atas masuknya barang-barang Tiongkok yang dipicu oleh tarif impor Trump sebesar 60%, dengan mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan usaha kecil dan menengah menutup usaha mereka dan memberhentikan karyawan mereka.
“Thailand harus mempertahankan industri dalam negeri sekaligus menarik investasi asing,” tambahnya seperti dilaporkan The Nation.
