Jepang akan mewajibkan negara penerima untuk menggunakan peralatan dan teknologi pertahanan yang ditransfer sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB,
Tokyo, Suarathailand- Sputnik melaporkan Pemerintah Jepang akan mengambil langkah-langkah, termasuk menangguhkan pasokan komponen senjata, jika senjata Jepang yang diekspor ke negara lain digunakan untuk agresi terhadap negara ketiga, kata Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi.
"Jika negara penerima menggunakan peralatan yang disediakan oleh Jepang untuk melakukan agresi terhadap negara lain; maka Jepang akan secara tegas menuntut negara itu untuk memperbaiki situasi, termasuk menghentikan penggunaan peralatan pertahanan," kata Koizumi kepada parlemen Jepang.
Koizumi menembahkan upaya tersebut bisa mencakup penangguhan pasokan suku cadang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perbaikan senjata.
Tokyo juga akan memantau kondisi penyimpanan, langkah-langkah keamanan, dan prosedur jika terjadi kehilangan.
"Pemerintah akan mewajibkan negara penerima untuk menggunakan peralatan dan teknologi pertahanan yang ditransfer sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta untuk mendapatkan persetujuan Jepang terlebih dahulu untuk penggunaan di luar label atau transfer ke negara ketiga," jelasnya.
Pada April 2026, Pemerintah Jepang mencabut pembatasan ekspor senjata, yang secara efektif membuka kemungkinan untuk memasok senjata apa pun, termasuk senjata mematikan, ke negara ketiga.
Namun, senjata-senjata itu hanya dapat dipasok ke negara-negara yang memiliki perjanjian transfer peralatan dan teknologi pertahanan dengan Jepang.
Pasokan ke negara-negara yang sedang berkonflik umumnya dianggap tidak mungkin, tetapi pengecualian dapat diizinkan dalam kasus-kasus khusus.
