Survei Ungkap 53 Persen Pemilih AS Merasa Kondisi Ekonomi Lebih Buruk di Bawah Trump

Para pakar mengatakan sentimen umum terhadap perekonomian bersifat negatif dan hal itu dapat merugikan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu.


AS, Suarathailand- Survei Financial Times yang dirilis pada Minggu (16/8) menyebutkan sebagian besar pemilih di AS menyatakan kondisi mereka memburuk di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap cara beliau menangani perekonomian dan biaya hidup.

Survei yang dilakukan oleh firma riset Focaldata yang berbasis di London, menemukan lebih dari 53 persen pemilih terdaftar mengatakan kondisi keuangan mereka memburuk sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.

Hampir 57 persen pemilih independen dan hampir seperempat dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai anggota Partai Republik juga mengatakan kondisi mereka memburuk di bawah pemerintahan Trump.

Survei nasional tersebut juga menunjukkan keunggulan Partai Demokrat dalam menangani persoalan lapangan kerja dan perekonomian, dua isu yang selama ini dianggap sebagai kekuatan Partai Republik.

Survei dirilis hanya beberapa hari setelah data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa inflasi AS melambat pada Juli, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi.

Indeks harga konsumen mencatat peningkatan 0,1 persen secara bulanan (month on month) dan kenaikan 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Senior fellow di Brookings Institution Darrell West kepada Xinhua mengatakan bahwa inflasi melampaui kenaikan upah dan orang-orang kesulitan membayar tagihan mereka. Banyak yang merasa tertinggal dan tidak mampu mengimbangi biaya makanan, bensin, dan perawatan kesehatan.

Para pakar mengatakan sentimen umum terhadap perekonomian bersifat negatif dan hal itu dapat merugikan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu.

"Apa yang kita lihat di masyarakat luas adalah ketidakpuasan ekonomi secara umum, terlepas dari apa yang dikatakan indikator ekonomi," ujar Christopher Galdieri, seorang profesor ilmu politik di Saint Anselm College di New Hampshire, kepada Xinhua.


Share: