Islam memiliki prinsip yang jelas melarang adanya hasutan untuk memecah belah antar manusia, baik dalam dimensi agama, ras, maupun ideologi.
Suarathailand- Dalam konteks masyarakat multikultural, khususnya di wilayah perbatasan selatan Thailand yang beragam suku, bahasa, dan agama, saling pengertian merupakan landasan penting bagi terciptanya kehidupan yang damai. Oleh karena itu, peran Islam dan lembaga pemerintah sangat penting dalam membentuk masyarakat agar tidak terjerumus dalam kecurigaan atau perpecahan.
-Islam tidak mendukung terciptanya perpecahan-
Islam memiliki prinsip yang jelas melarang adanya hasutan untuk memecah belah antar manusia, baik dalam dimensi agama, ras, maupun ideologi. Al-Quran menyebutkan pentingnya persatuan dan hidup berdampingan secara damai dalam banyak ayat, dengan menekankan perbedaan merupakan tujuan Allah agar manusia saling belajar, bukan untuk menimbulkan konflik.
"Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, kamu sekalian, dan janganlah kamu bercerai berai..." (QS. Ali Imran:103)
Pesan ini mencerminkan niat Islam untuk mempersatukan masyarakat. Hasutan untuk menyebarkan ujaran kebencian, mendiskriminasi orang berdasarkan ras atau agama merupakan pelanggaran yang jelas terhadap keimanan.
Islam juga menganjurkan agar mereka yang mengganggu kedamaian masyarakat atau yang mencari keuntungan melalui konflik harus ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, orang-orang beriman memiliki kewajiban untuk mempromosikan perdamaian dan mencegah tindakan apa pun yang mengarah pada kebencian, bahkan jika orang tersebut mengaku sebagai seorang Muslim.
-Pemahaman Pemerintah Thailand: Mendukung Keberagaman Kreatif-
Di pihak pemerintah Thailand, khususnya pejabat di provinsi perbatasan selatan, telah terjadi perkembangan menarik dalam mendukung keberagaman budaya dan identitas masyarakat. Banyak pejabat menyadari pentingnya menghormati dan mendukung perbedaan, tidak hanya dalam budaya, tetapi juga dalam kepercayaan dan cara hidup.
Proyek-proyek yang mempromosikan penggunaan bahasa Melayu di sekolah-sekolah, mendukung aturan berpakaian keagamaan di lembaga-lembaga pemerintah, atau berpartisipasi dalam upacara-upacara masyarakat sebagai advokat, semuanya merupakan cerminan dari upaya untuk membangun jembatan pemahaman, bukan tembok pemisah.
Pejabat pemerintah yang berpikiran terbuka melihat identitas lokal sebagai “modal sosial” daripada “hambatan bagi keamanan,” yang memungkinkan mereka untuk merumuskan kebijakan yang merupakan “pembangunan untuk perdamaian” daripada “pengendalian untuk mengurangi risiko.”
Peran positif ini mengurangi penolakan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan memungkinkan pemerintah bekerja lebih efektif dengan otoritas lokal. Lebih jauh, ketika pejabat pemerintah dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak bias terhadap Islam atau cara hidup Muslim, kerja sama didasarkan pada "saling menghormati", bukan hanya "penerimaan".
-Hidup Berdampingan dengan Pengertian-
Masyarakat Thailand pada dasarnya beragam, dan pejabat pemerintah harus menjadi panutan dalam memahami dan menghakimi identitas yang berbeda.
Pada saat yang sama, para pemimpin agama dan umat beriman harus mempromosikan Islam dengan cara yang tidak menciptakan hambatan, tidak menghakimi orang lain, dan tidak menggunakan agama sebagai alat politik atau ideologi ekstremis.
Oleh karena itu, kedamaian sejati tidak datang dari menjadi sama sepenuhnya, tetapi dari "hidup bersama dengan pengertian". Peran agama dan pemerintah harus berjalan beriringan untuk mendorong masyarakat menuju stabilitas yang berakar di hati rakyat. (Foto: kehidupan rukun umat beragama di Thailand Selatan)
