Inflasi berakar pada kondisi makroekonomi yang lebih luas dan tidak dapat diatasi hanya melalui langkah-langkah jangka pendek.
Teheran, Suarathailand- Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan Iran berupaya meredakan tekanan ekonomi akibat sanksi dari AS dan negara-negara Barat dengan cara memperlambat laju inflasi serta meningkatkan alokasi kupon pangan bagi rumah tangga, kata juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani, Senin.
Mohajerani menyatakan bahwa inflasi berakar pada kondisi makroekonomi yang lebih luas dan tidak dapat diatasi hanya melalui langkah-langkah jangka pendek.
"Iran berupaya melawan tekanan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara Barat dan AS dengan cara mengendalikan laju inflasi di satu sisi, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, termasuk meningkatkan alokasi kupon pangan, di sisi lain," ujarnya.
Pemerintah berencana memperluas program kupon pangan elektronik yang dikenal sebagai "Kalabarg", yang memberikan subsidi kepada rumah tangga yang memenuhi syarat untuk membeli bahan pangan pokok.
Perekonomian Iran menghadapi tekanan yang terus meningkat akibat sanksi AS, depresiasi mata uang, dan kenaikan harga barang konsumsi.
Pada Agustus, Washington meluncurkan kampanye tekanan ekonomi baru yang disebut "Operasi Pengucilan Ekonomi", yang menyasar ekspor minyak Iran, transaksi keuangan, serta akses negara tersebut ke pasar internasional.
Selain itu, pada Juli, AS kembali menerapkan blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal yang berlayar dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan Iran, yang semakin membatasi perdagangan minyak Teheran.
Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, mengungkapkan pada Agustus bahwa ekspor minyak negara tersebut telah anjlok hingga ke angka nol di tengah konflik dan sanksi yang berlangsung.
Pada Agustus, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan bahwa perekonomian Iran akan mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen pada 2026, dengan rata-rata inflasi tahunan mencapai 68,9 persen.
