KPK belum lama ini membentuk direktorat baru. Direktorat ini sebagai respon KPK menghadapi perkembangan kasus korupsi di tanah air. Direktorat itu bernama Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan banyak kalangan pelaku ekonomi swasta yang terlibat di dalam praktik-praktik korupsi menjadi latar belakang pembentukan direktorat ini.
"Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, kami bentuk karena begitu banyak kalangan swasta, pelaku ekonomi yang terlibat di dalam praktik-praktik korupsi. Bahkan menduduki peringkat pertama tindak pidana korupsi dilakukan dan melibatkan para kalangan swasta dan pelaku ekonomi," kata Firli dalam diskusi Anti Korupsi Badan Usaha bertema Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan, Selasa, (2/11)
Firli mengungkapkan para pelaku ekonomi sangat besar andilnya dalam kemajuan bangsa.
"Keinginan kami bagaimana kami bisa mencegah supaya rekan-rekan anak bangsa, pelaku usaha yang telah memberikan andil besar untuk kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa, tidak terlibat dengan praktik-praktik korupsi," ujarnya.
Firli mengajak para pelaku ekonomi untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi.
Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha memiliki enam sektor perhatian, yakni bergerak di bidang kesehatan, infrastruktur, minyak dan gas, kehutanan, pangan, serta keuangan. (antara, viva)
