Presiden Marcos mengatakan ia menentang langkah tersebut meskipun terjadi perselisihan hebat dengan wakil presidennya.
Manila, Suarathailand- Majelis rendah Kongres Filipina pada hari Rabu mendukung pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, putri mantan presiden negara yang sangat vokal, yang membuka jalan bagi persidangan langka di Senat.
RUU pemakzulan akan dikirim ke majelis tinggi, di mana 23 senator akan bertindak sebagai juri dalam proses yang dapat mengakibatkan pemecatan Duterte dan penangguhan seumur hidupnya dari jabatannya.
Duterte akan menjadi pejabat senior kedua di Filipina yang menghadapi pemecatan dari jabatannya.
Alasan pemakzulan tidak segera jelas. Duterte secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan menggambarkan tindakan terhadapnya sebagai dendam politik.
Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco dalam sidang pleno majelis rendah mengatakan 215 dari 306 anggota parlemen mendukung pengaduan yang meminta pemakzulannya.
Perkembangan ini merupakan kemunduran besar bagi keluarga Duterte yang berpengaruh, yang popularitasnya tumbuh pesat setelah Rodrigo Duterte naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016 sebagai wali kota yang tidak konvensional dan pemberantasan kejahatan, yang sebagai presiden mengubah kebijakan luar negeri Filipina dan meluncurkan "perang melawan narkoba" yang menewaskan ribuan orang.
-Pertengkaran sengit-
Langkah terhadap Sara Duterte muncul di tengah keretakan sengit antara dirinya dan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang telah terungkap di depan publik setelah runtuhnya aliansi yang kuat antara keluarga mereka yang membawa mereka pada kemenangan telak dalam pemilihan umum tahun 2022.
Pertengkaran itu mencapai puncaknya yang dramatis ketika Duterte dalam konferensi pers bulan November mengatakan bahwa dia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Marcos, ibu negara dan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu presiden, jika dia sendiri terbunuh. Dia kemudian mengatakan bahwa pernyataannya diambil di luar konteks.
Marcos, di sisi lain, mengatakan ia tidak mendukung pemakzulannya tetapi tidak memiliki kekuasaan atas cabang legislatif.
Seorang perwakilan Duterte tidak segera menanggapi permintaan komentar atas dukungan terhadap pengaduan pemakzulan tersebut.
Duterte menjadi pejabat keempat di Filipina yang dimakzulkan, setelah mantan Presiden Joseph Estrada, seorang ombudsman, dan mantan kepala hakim Mahkamah Agung.
Alasan pemakzulan pejabat tinggi di Filipina mencakup pelanggaran konstitusi yang dapat dipersalahkan, pengkhianatan, penyuapan, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya, atau pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
ABS-CBN News memposting pernyataan di X yang dikaitkan dengan saudara wakil presiden, anggota kongres Davao Paolo Duterte, yang mengatakan bahwa ia "terkejut dan marah oleh upaya putus asa dan bermotif politik untuk memaksakan" pemakzulan.
"Catat kata-kata saya: penyalahgunaan kekuasaan yang sembrono ini tidak akan menguntungkan mereka," katanya seperti dilaporkan Bangkok Post.
