Maraknya iklan kesehatan ilegal memicu tindakan tegas.
Bangkok, Suarathailand- Dewan Kedokteran Thailand telah memperingatkan para dokter untuk lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, seiring langkah pihak berwenang yang memperketat penindakan nasional terhadap iklan kesehatan ilegal di tengah lonjakan promosi daring yang menyesatkan oleh para *influencer*.
Peringatan tersebut disampaikan dalam forum "Dokter, Tetap Terinformasi" (*Doctor, Stay Informed*) yang diselenggarakan kemarin di Kementerian Kesehatan Masyarakat, di mana para tenaga medis mendapatkan pengarahan mengenai ketentuan hukum dan etika terbaru yang mengatur periklanan layanan kesehatan.
Kampanye ini dilakukan menyusul peningkatan tajam kasus iklan ilegal; lebih dari 700 kasus telah diproses hukum pada paruh pertama tahun ini, hampir dua kali lipat dari jumlah yang tercatat pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pihak berwenang menyatakan bahwa platform seperti TikTok dan Facebook telah menjadi saluran utama bagi klaim menyesatkan mengenai produk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Hal ini memicu penegakan aturan terpadu yang melibatkan Dewan Kedokteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), Dewan Perlindungan Konsumen (OCPB), dan Departemen Dukungan Layanan Kesehatan.
Dokter yang terbukti melanggar aturan periklanan menghadapi sanksi disipliner, mulai dari penangguhan izin praktik hingga pencabutan izin secara permanen. Sementara itu, *influencer* dan pelaku usaha dapat dikenai denda, hukuman penjara, serta penutupan akun daring mereka.
Dewan tersebut menegaskan bahwa produk yang telah disetujui FDA sekalipun tetap tunduk pada aturan periklanan yang ketat. Suplemen kesehatan, obat-obatan, perangkat medis, dan produk protein harus memenuhi berbagai persyaratan hukum sebelum dapat dipromosikan melalui televisi, papan reklame, atau platform daring.
Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa pelanggaran berulang dapat berujung pada sanksi dari pihak platform media sosial.
Akun milik *influencer* dengan lebih dari satu juta pengikut telah ditangguhkan secara permanen setelah berulang kali mengunggah klaim kesehatan ilegal. Dalam beberapa kasus, akun baru dipulihkan setelah seluruh konten promosi yang melanggar aturan dihapus.
Dewan Kedokteran mengingatkan para dokter bahwa mereka hanya diperbolehkan mengiklankan kualifikasi yang diakui secara resmi oleh dewan tersebut.
Nama panggilan hanya boleh dicantumkan bersama nama lengkap dokter dan nomor izin praktik medis, sementara klaim seperti menjadi yang "nomor satu" atau menyebutkan jumlah pasien yang telah ditangani adalah tindakan yang dilarang.
"Kami melarang keras dokter untuk menyombongkan keahlian mereka berdasarkan jumlah kasus yang telah mereka tangani," ujar Asisten Sekretaris Jenderal Dewan Kedokteran, Dr. Methee Wongsirisuwan. "Cukup sebutkan bidang keahlian Anda dan biarkan pasien yang menilainya sendiri."
Dewan tersebut juga telah menerapkan pedoman disiplin yang lebih ketat. Pelanggaran serius kini berakibat pada penangguhan izin praktik selama satu tahun secara langsung, sementara pelanggaran yang paling berat dapat berujung pada pencabutan izin secara permanen.
Salah satu pelanggaran terberat adalah praktik "dokter bayangan" (ghost doctors), di mana dokter berizin mendaftarkan diri sebagai pengelola klinik namun tidak hadir untuk berpraktik, sehingga memungkinkan individu yang tidak berkualifikasi memberikan perawatan dengan mengatasnamakan mereka. Pihak berwenang menyatakan bahwa praktik semacam itu telah menyebabkan cacat permanen.
