ASEAN kembali mendorong penyelesaian segera negosiasi Pedoman Tata Perilaku (CoC) di Laut China Selatan agar dapat mengelola sengketa dan mengurangi ketegangan di wilayah perairan yang dipersengketakan.
Beijing, Suarathailand- Xinhua melaporkan Pemerintah China mendukung penyelesaian Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct atau CoC) Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN dapat diselesaikan pada akhir tahun ini tapi meminta agar tidak ada gangguan pihak luar dalam pembicaraan.
"China sedang melakukan konsultasi erat dengan negara-negara ASEAN mengenai teks Kode Etik. Kami berharap para pihak dapat tetap berpegang pada tujuan bersama, fokus pada kesamaan pandangan, menolak gangguan, dan berupaya untuk mencapai Kode Etik sesegera mungkin," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin, sperti dilaporkan Antara.
Dalam Deklarasi Bersama Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Maritim yang diteken pada KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5), ASEAN kembali mendorong penyelesaian segera negosiasi Pedoman Tata Perilaku (CoC) di Laut China Selatan agar dapat mengelola sengketa dan mengurangi ketegangan di wilayah perairan yang dipersengketakan.
Para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa kerja sama maritim kawasan akan dilaksanakan dengan memerhatikan Piagam PBB, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, serta hukum dan norma internasional lainnya.
ASEAN pun meminta adanya percepatan penyelesaian negosiasi CoC yang efektif di Laut China Selatan yang disetujui oleh Menteri Luar Negeri ASEAN dan China pada 2023 lalu.
"Perumusan Kode Etik di Laut China Selatan (CoC) merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DoC), dan juga kesepakatan penting antara China dan negara-negara ASEAN," tambah Guo Jiakun.
Hal tersebut, ungkap Guo Jiakun, akan membantu para pihak untuk mengelola perbedaan dengan lebih baik, memajukan kerja sama, dan menjaga agar Laut China Selatan tetap damai dan stabil.
Dalam Deklarasi yang disepakati pekan lalu, ASEAN menyerukan "implementasi penuh dan efektif" Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DoC), yang ditandatangani pada 4 November 2002 oleh negara-negara ASEAN dan China, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.
Saat konferensi pers setelah berakhirnya KTT pada Jumat, Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr. menyatakan optimisme bahwa akan ada Kode Etik (CoC) soal Laut China Selatan yang akan disepakati pada akhir tahun serta mengakui bahwa situasi di Laut Cina Selatan menjadi “semakin sulit dipahami.”
“Jadi, sekali lagi, itu adalah salah satu aspirasi kami sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2026, bahwa pada akhir tahun, kami benar-benar memiliki kode etik. Anda tahu, negara-negara anggota ASEAN semuanya berbeda, memiliki pendekatan yang berbeda ketika menyangkut Republik Rakyat China, ketika menyangkut Beijing,” katanya.
China menyatakan sejumlah pulau karang di Laut China Selatan seperti Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha) merupakan bagian dari yurisdiksinya tapi negara-negara ASEAN -- Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina -- juga mengklaim wilayah tersebut.
Untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan itu, pada 2002, ASEAN dan China sudah menandatangani Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct atau DoC) yang berisi komitmen untuk "meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi solusi damai dan berkelanjutan atas perbedaan dan perselisihan di antara negara-negara terkait."
Namun, untuk mencapai kesepakatan dalam kerangka Pedoman Tata Perilaku (CoC) yang mengikat masih belum ditemukan titik temu.
Sebagai pihak yang paling sering mengalami konflik langsung dengan Penjaga Pantai China di Laut China Selatan, Filipina, yang selama 2026 menjabat sebagai Ketua ASEAN, pun menjadikan percepatan penyelesaian CoC Laut China Selatan sebagai agenda prioritas.
