Hal ini terjadi seiring dengan masuknya generasi muda ke usia kerja, sementara negara-negara tersebut memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengatasi tantangan ini.
Turki, Suarathailand- Menurut Grup Bank Dunia, negara-negara berkembang menghadapi kesenjangan lapangan kerja sebanyak 800 juta posisi dalam 15 tahun ke depan.
Hal ini terjadi seiring dengan masuknya generasi muda ke usia kerja, sementara negara-negara tersebut memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengatasi tantangan ini.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, menyampaikan pada hari Rabu di KTT Keuangan Iklim (Climate Finance Summit) di Antalya, Turki—sebagaimana dilaporkan oleh Business Standard—bahwa sekitar 1,2 miliar penduduk di negara berkembang akan menginjak usia 18 tahun dalam periode tersebut. Di sisi lain, negara-negara ini diperkirakan hanya mampu menciptakan sekitar 400 juta lapangan kerja baru.
Banga menuturkan dalam acara tersebut—yang berlangsung bersamaan dengan pertemuan COP31 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—bahwa kesenjangan ini memiliki “konsekuensi mendalam terhadap kemiskinan dan kemakmuran, migrasi, serta stabilitas.”
“Terdapat peningkatan utang, konflik, tantangan terkait ketahanan infrastruktur, dan bencana alam, sehingga sumber daya yang tersedia untuk mencapai ambisi pembangunan mereka menjadi semakin terbatas,” ujar Banga.
Menurut lembaga tersebut, dalam periode satu tahun hingga 30 Juni, Bank Dunia telah memobilisasi total dana sebesar $230 miliar ke negara-negara berkembang, termasuk $112 miliar dari modal swasta—jumlah yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun fiskal 2022.
Banga menjelaskan bahwa meskipun tingkat mobilisasi dana lebih tinggi di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, arus modal ke negara-negara berpendapatan rendah justru stagnan.
“Di situlah letak masalahnya; tantangan untuk menjangkau pasar yang paling miskin. Hal ini menegaskan betapa pentingnya sumber daya publik bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan terendah tersebut,” katanya.
Menurut Banga, negara-negara berkembang juga memerlukan model pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim—seperti melindungi wilayah pesisir, mengamankan hasil panen, serta menyediakan infrastruktur yang mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem.
“Kami berupaya menghadirkan apa yang kami sebut sebagai pembangunan cerdas (smart development)—yakni membangun ketahanan fisik dan memperkuat kelembagaan sejak awal proses pembangunan,” ujarnya. “Jalan yang tahan banjir menjaga arus perdagangan tetap berjalan tanpa perlu dibangun ulang berkali-kali, sementara sekolah yang memiliki insulasi memungkinkan anak-anak untuk tetap belajar di tengah cuaca yang sangat panas,” tambahnya.
