Aktivitas Youtuber ini dinilai mengancam ketertiban umum, terutama saat negara tersebut mendekati Kongres Partai.
Hanoi, Suarathailand- Vietnam menangkap YouTuber dengan 2 juta pengikut karena dituduh menyebarkan informasi yang salah tentang Vietnam.
Aktivitas mereka mengancam ketertiban umum, terutama saat negara tersebut mendekati Kongres Partai, di mana penggambaran negatif terhadap para pemimpin politik sangat sensitif dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang berat, termasuk penangkapan.
Pemilik saluran YouTube "Nguoi Dua Tin" (diterjemahkan sebagai The Herald/Messenger), yang telah mengumpulkan 2 juta pengikut, bersama dengan dua rekannya, telah ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang salah tentang para pemimpin politik menjelang Kongres Partai.
Polisi Kota Ho Chi Minh pada hari Rabu menangkap Le Van Can, 59 tahun, bersama dengan Nguyen Duc Minh, 24 tahun, dan Nguyen Hoang Tan, 27 tahun, karena diduga menyalahgunakan kebebasan demokrasi yang melanggar Pasal 331 KUHP.
Mereka menghadapi tuntutan terkait dengan lebih dari 6.700 video yang salah menggambarkan tindakan politik, menghasilkan pendapatan gelap lebih dari VND10 miliar (US$385.000).
Pihak berwenang telah memantau saluran "Nguoi Dua Tin", yang memperoleh hampir 2 juta pengikut dan lebih dari 1 miliar penayangan sejak diluncurkan pada Maret 2024.
Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi menemukan bahwa konten yang diproduksi oleh Can dan timnya mendistorsi narasi politik dan berkontribusi pada keresahan sosial.
Menurut polisi, Can adalah tokoh utama, dengan dua rekannya membantu dalam penyuntingan dan desain.
Aktivitas mereka mengancam ketertiban umum, terutama saat negara mendekati Kongres Partai, di mana penggambaran negatif terhadap para pemimpin politik sangat sensitif dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah, termasuk penangkapan.
Penyelidikan masih berlangsung, dan polisi berencana untuk meningkatkan tindakan terhadap pelanggaran tersebut.
Penangkapan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran atas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pembuat konten dalam mewakili tokoh masyarakat.
Meskipun ada peningkatan dalam kebebasan berbicara, negara ini tetap sensitif terhadap informasi politik.