Terkait masalah mendesak yang harus diselesaikan lima tahun ke depan, mayoritas responden menyebut terkait penciptaan lapangan kerja.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melaporkan hasil surveinya soal kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.
"32,1 persen buruk, 27,7 persen sedang, 5,7 persen baik, 4,8 persen sangat buruk, 3,6 persen sangat baik, 6,2 persen tidak jawab," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (9/1).
Hasil survei juga menyatakan banyak responden yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk.
Sebanyak 29 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional saat ini buruk, sementara responden yang menyatakan kondisi ekonomi nasional saat ini baik berada di angka 21,8 persen.
"Kebanyakan menilai kondisi ekonomi nasional sedang saat ini, lebih banyak yang menilai buruk/sangat buruk dibanding baik/sangat baik," ujar Burhanuddin.
Responden lainnya 41,5 persen menyatakan sedang, 4,3 persen menyatakan sangat buruk, 2,7 persen menyatakan sangat baik, dan 0,7 persen tidak menjawab.
Hasil tersebut sedikit berbeda dengan kondisi rumah tangga. Jumlah responden yang menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menyatakan lebih buruk.
"Tidak ada perubahan 32,5 persen, lebih baik 31,9 persen, lebih buruk 26,3 persen, jauh lebih baik 5,6 persen, jauh lebih buruk 3,2 persen, dan tidak jawab 0,5 persen," paparnya.
Terkait masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional dalam lima tahun ke depan, mayoritas responden menyebut masalah itu ialah terkait penciptaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran.
Masalah lain yang juga mendapatkan sorotan tinggi responden ialah pengendalian harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, serta penanganan Covid-19. (antara, cnnindo)
