Phumtham menekankan seluruh rakyat Thailand untuk bersatu padu memberikan dukungan kepada para prajurit yang bertugas mempertahankan kedaulatan.
Bangkok, Suarathailand- Pejabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai mengungkapkan kekecewaannya atas penggunaan kekuatan militer oleh Kamboja, menargetkan rumah sakit dan masyarakat, yang merupakan kejahatan perang berat.
Di Gedung Pemerintah pada hari Jumat, Phumtham membahas situasi yang sedang dihadapi Thailand, dengan ancaman dari Kamboja. Meskipun negara tersebut telah bersabar dan menahan diri dalam menghadapi provokasi, Thailand telah memilih untuk menempuh cara-cara damai dalam kerangka hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Sangat mengecewakan bahwa Kamboja telah memilih untuk menggunakan kekuatan militer terlebih dahulu,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Phumtham mencatat bahwa serangan pasukan Kamboja terhadap rumah sakit dan wilayah sipil, lebih dari 20 km di luar perbatasan, telah mengakibatkan 13 kematian warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, serta kerusakan signifikan pada properti warga.
“Ini dianggap sebagai kejahatan perang berat,” tegasnya.
Phumtham lebih lanjut menjelaskan bahwa kemarin, Menteri Luar Negeri telah memberikan pengarahan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai fakta-fakta tersebut, dan pemerintah telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengecam serangan-serangan yang tidak pandang bulu tersebut, terutama yang menargetkan warga sipil tak berdosa.
Ia menambahkan pemerintah juga telah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk turut mengecam tindakan tidak manusiawi ini.
Pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hilangnya nyawa warga negaranya dan memastikan bahwa, selama ini, pemerintah, militer, dan seluruh instansi terkait tidak tinggal diam.
Sejak tembakan pertama dilepaskan, militer Thailand hanya berfokus pada target-target militer di Kamboja, bertindak sebagai pembelaan diri berdasarkan hukum internasional, dan telah menghancurkan benteng-benteng militer Kamboja.
Phumtham melanjutkan dengan mengatakan bahwa pihak berwenang Thailand saat ini sedang mengorganisir evakuasi warga sipil terdampak, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
Pemerintah juga telah menetapkan pedoman kompensasi bagi keluarga korban tewas, baik militer maupun sipil, sebesar 1 juta baht per orang; 700.000 baht bagi penyandang disabilitas; 200.000 baht bagi korban luka berat; dan 100.000 baht bagi korban luka ringan," ujarnya.
Ia menambahkan otoritas Thailand telah berkoordinasi dengan semua maskapai penerbangan untuk mengatur penerbangan khusus guna memulangkan warga negara Thailand dengan selamat.
Besok, Menteri akan mengunjungi empat provinsi—Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, dan Buri Ram—untuk meyakinkan masyarakat di wilayah tersebut bahwa mereka aman dan untuk meningkatkan moral," tambahnya.
Phumtham menekankan inilah saatnya bagi seluruh rakyat Thailand untuk bersatu padu memberikan dukungan kepada para prajurit yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan memastikan keselamatan warga sipil di wilayah terdampak.
"Saya ingin menekankan bahwa ini bukanlah konflik antara rakyat kedua negara atau deklarasi perang, melainkan bentrokan perbatasan untuk mempertahankan kedaulatan dan pembalasan terhadap para agresor," ujarnya.
Akhirnya, beliau menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan hati Yang Mulia Raja dan Ratu yang tak tertandingi, yang telah menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan pasukan dan warga negara yang terluka dalam kerusuhan tersebut.
Yang Mulia telah dengan murah hati menerima semua korban luka di bawah perlindungan kerajaan, tambahnya.
