Syarat-syarat ini telah ditetapkan menjelang Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang ditunda atas permintaan Thailand.
Bangkok, Suarathailand- Thailand telah menetapkan tiga syarat untuk gencatan senjata: Kamboja harus secara resmi mendeklarasikannya terlebih dahulu, gencatan senjata harus berkelanjutan dan dipatuhi dalam praktiknya, dan Kamboja harus bekerja sama dalam operasi pembersihan ranjau bersama.
Syarat-syarat ini telah ditetapkan menjelang Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN, yang ditunda atas permintaan Thailand untuk memungkinkan militernya mengamankan keuntungan taktis.
Upaya diplomatik untuk gencatan senjata terjadi di tengah pertempuran sengit yang sedang berlangsung, karena pasukan Thailand bertujuan untuk bernegosiasi dari "posisi yang kuat" pada KTT mendatang.
Pergeseran Strategi Komunikasi
Pusat Informasi Gabungan untuk situasi Thailand-Kamboja telah mengubah mode pelaporannya, mengurangi detail mengenai korban militer Kamboja dan kerusakan struktural.
Penyesuaian ini bertujuan untuk mendukung upaya diplomatik menjelang Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan pada hari Senin (22 Desember), di Malaysia.
Tiga Syarat Gencatan Senjata Thailand
Thailand tetap teguh dalam upayanya mencapai perdamaian berkelanjutan, menekankan bahwa keamanan dan keselamatan publik adalah yang terpenting.
Gencatan senjata hanya akan dipertimbangkan dengan tiga syarat:
1. Kamboja harus secara resmi menyatakan gencatan senjata terlebih dahulu.
2. Gencatan senjata harus dipatuhi dalam praktiknya dan berkelanjutan.
3. Kamboja harus menunjukkan kerja sama yang tulus dalam operasi pembersihan ranjau bersama.
Situasi Militer dan "Operasi Abad"
Wilayah Angkatan Darat ke-2 telah berhasil mengamankan beberapa wilayah kedaulatan Thailand, termasuk Chong Bok dan Chong Sa-ngam.
Namun, pertempuran sengit terus berlanjut di daerah dataran tinggi strategis seperti Chong An Ma, Kuil Ta Kwai, dan Bukit 350 (Phu MaKhuea).
Menjelang pertemuan diplomatik, pasukan Kamboja telah melancarkan serangan intensif menggunakan peluncur roket BM-21 dan gelombang drone bunuh diri.
Pasukan Thailand telah membalas di bawah "Operasi Abad," menjaga siaga 24 jam untuk mengamankan keunggulan taktis sebelum negosiasi dimulai.
Kerusakan yang Dinilai (8–14 Desember 2025)
Sebelum jeda pelaporan, data menunjukkan dampak signifikan pada infrastruktur Kamboja di 54 lokasi, termasuk:
-Infrastruktur: 11 pusat komando, 14 pangkalan militer, dan berbagai depot amunisi/bahan bakar.
-Ancaman yang Dinetralisir: 205 korban jiwa, 12 tank, 171 drone, 1 peluncur BM-21, dan beberapa sistem anti-drone.
Keterkaitan Kejahatan Transnasional: Setidaknya 6 lokasi yang hancur adalah hotel atau kasino yang berfungsi sebagai markas sindikat penipuan. Perlu dicatat, dua dari lokasi ini berada di bawah sanksi keuangan AS karena penipuan jangka panjang terhadap warga negara Amerika.
Dimensi Internasional dan Geopolitik
Faktor China: Pada 17 Desember 2025, Liu Zhongyi, Asisten Menteri Keamanan Publik China, bertemu dengan pimpinan Angkatan Darat Thailand. China menyatakan keprihatinan atas dugaan hubungan pemerintah Kamboja dengan jaringan penipuan dan menyerukan langkah-langkah konkret jangka panjang untuk memastikan stabilitas regional.
Diplomasi ASEAN: Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari Malaysia, sebagai Ketua ASEAN, menyetujui permintaan Thailand untuk menunda pertemuan menteri dari tanggal 16 Desember menjadi 22 Desember.
Meskipun secara resmi dikaitkan dengan kendala waktu, sumber militer menunjukkan bahwa Thailand meminta penundaan ini untuk menyelesaikan operasi keamanan dan membangun "posisi kekuatan" di perbatasan.
Jalan ke Depan
Pemerintahan Thailand menargetkan "Gencatan Senjata sebelum Natal" (25 Desember).
Dengan mengendalikan jangka waktu dan mempertahankan keunggulan militer, Thailand telah mengalihkan beban tekanan internasional ke Kamboja menjelang KTT 22 Desember. (Foto: dok perjanjian damai Thailand-Kamboja beberapa waktu lalu)
