Pemerintah Thailand berpendapat meninggalkan perjanjian tersebut kontraproduktif karena akan memaksa dimulainya kembali proses yang sama
Bangkok, Suarathailand- Thailand membela Nota Kesepahaman (MOU) tahun 2000 dengan Kamboja, dengan menyatakan perjanjian tersebut menyediakan kerangka kerja penting untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui Komisi Perbatasan Bersama, survei bersama, dan pembuatan peta berdasarkan perjanjian-perjanjian historis.
Pemerintah berpendapat bahwa meninggalkan perjanjian tersebut kontraproduktif karena akan memaksa dimulainya kembali proses yang sama, dan menunjukkan bahwa kerangka kerja tersebut sudah beroperasi dengan pekerjaan survei pada penanda yang disengketakan sedang berlangsung.
Kementerian Luar Negeri Thailand membela Nota Kesepahaman (MOU) tahun 2000 dengan Kamboja, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut penting untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama dan bermanfaat bagi negara.
Benjamin Sukarnjanajtee, Direktur Jenderal Departemen Perjanjian dan Hukum, menyatakan bahwa MOU tersebut merupakan kerangka kerja yang mengikat untuk menetapkan batas bersama. Ia menjelaskan bahwa hal ini memungkinkan kedua negara untuk melakukan survei bersama dan membuat peta resmi yang dapat digunakan.
Proses ini bergantung pada Perjanjian Siam-Prancis tahun 1904 dan 1907 sebagai dokumen dasar yang mendefinisikan prinsip-prinsip demarkasi.
Perjanjian tersebut membentuk Komisi Batas Bersama (JBC) untuk mengawasi proses tersebut dan Subkomite Teknis Bersama (JTSC) untuk melakukan survei lapangan.
Ketentuan utama, ujarnya, adalah bahwa kedua negara harus menahan diri dari tindakan apa pun yang akan mengubah lingkungan perbatasan, seperti menggali kanal atau mengerahkan pasukan militer.
Menurut Benjamin, Nota Kesepahaman tersebut juga menetapkan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara kedua negara, yang secara efektif mencegah intervensi pihak ketiga.
Lebih lanjut, perjanjian tersebut mewajibkan Thailand dan Kamboja untuk bekerja sama dalam penjinakan ranjau di wilayah perbatasan agar para surveyor dapat bekerja dengan aman.
Benjamin menekankan bahwa pembatalan Nota Kesepahaman tidak akan mengubah fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh perjanjian awal dan peta skala 1:200.000, yang masih berlaku.
Ia berargumen bahwa pembatalan perjanjian hanya akan memaksa kedua negara untuk memulai kembali seluruh proses, dengan menggunakan dokumen dan mekanisme yang sama persis dengan yang diformalkan dalam Nota Kesepahaman.
"Jelas pihak mana yang melanggar aturan," ujarnya, merujuk pada klausul larangan perubahan, dan menekankan bahwa keselamatan tim survei bergantung pada pemenuhan kewajiban kedua belah pihak untuk membersihkan ranjau darat.
Direktur Jenderal menegaskan bahwa mekanisme JBC sudah dipraktikkan. Setelah pertemuan pada bulan Juni, JTSC diberi wewenang untuk mulai mensurvei 29 dari 74 titik batas yang disengketakan. Hal ini, ujarnya, membuktikan bahwa kerangka kerja Nota Kesepahaman efektif dan operasional.
