PM Anutin mengakui bahwa provokasi terjadi berkala di sepanjang perbatasan.
Bangkok, Suarathailand- PM Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan kembali bahwa Thailand tidak akan membuka kembali pos pemeriksaan perbatasan sampai Kamboja tidak lagi menjadi ancaman bagi negara tersebut.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan kembali Thailand tidak akan membuka kembali pos pemeriksaan perbatasan sampai Kamboja tidak lagi menjadi ancaman bagi negara tersebut, menekankan bahwa militer memiliki wewenang penuh untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
Berbicara di Gedung Pemerintah di Bangkok, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah termasuk mengadakan referendum mengenai nota kesepahaman (MoU) 43-44 tahun 2000-2001 yang kontroversial untuk mencegah perselisihan terkait ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja yang sedang berlangsung.
Anutin mengakui bahwa provokasi terjadi secara berkala di sepanjang perbatasan, tetapi mencatat bahwa militer Thailand telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa dan tetap sepenuhnya siap untuk mencegah pelanggaran apa pun.
Ia mengatakan telah menegaskan kembali pendiriannya dengan Kementerian Pertahanan dan telah berbicara melalui telepon dengan Panglima Angkatan Darat, menyatakan keyakinannya bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang operasi. Setiap tindakan balasan spesifik, katanya, akan dijelaskan langsung oleh Angkatan Darat.
Ketika ditanya apakah ia berencana untuk berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet atau Presiden Senat Hun Sen untuk meredakan ketegangan, Anutin menjawab bahwa militer memiliki wewenang penuh untuk menjaga wilayah, kedaulatan, keamanan, dan rakyat Thailand.
“Tidak akan ada pembukaan perbatasan sampai Kamboja tidak lagi menjadi ancaman bagi Thailand,” ujarnya.
Di bidang diplomatik, Anutin mengatakan ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow—seorang diplomat berpengalaman—untuk mengawasi kebijakan. Ia menekankan bahwa keputusan tentang membina hubungan baik atau mengelola konflik dengan Kamboja akan dibuat berdasarkan kasus per kasus dengan berkonsultasi dengan menteri luar negeri.
