Kementerian Luar Negeri Bangkok mengklaim Phnom Penh menyebarkan disinformasi dan merusak perdamaian setelah bentrokan perbatasan baru-baru ini
Bangkok, Suarathailand- Kementerian Luar Negeri Thailand secara terbuka menentang narasi Kamboja terkait bentrokan perbatasan baru-baru ini, menuduh Phnom Penh melakukan kampanye disinformasi berkelanjutan yang secara aktif merusak proses perdamaian.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, Nikorndej Balankura, Direktur Jenderal Departemen Informasi dan juru bicara Kementerian Thailand, membantah klaim yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Kamboja dan media yang dikontrol pemerintah.
Meskipun Kamboja telah berjanji untuk menegakkan gencatan senjata bilateral, Nikorndej menggambarkan komitmen mereka sebagai "semata-mata untuk hubungan masyarakat," dan menyatakan bahwa tindakan mereka "bertentangan dengan apa yang mereka klaim."
Nikorndej memaparkan daftar empat poin dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Kamboja:
-Menanam ranjau darat baru.
-Menggunakan drone untuk intimidasi.
-Menghasut warganya sendiri untuk berunjuk rasa di perbatasan.
-Menggunakan alat peledak rakitan (IED) yang kuat di sisi perbatasan Thailand.
Mengutip laporan dari majalah keamanan Jane's Defence Weekly, juru bicara Thailand juga mengungkapkan bahwa citra satelit menunjukkan Kamboja telah mendirikan pangkalan militer di sisi perbatasannya "beberapa bulan sebelum bentrokan terjadi".
Nikorndej menegaskan bahwa bukti ini "menunjukkan niat Kamboja untuk menyerang Thailand dan mencerminkan kurangnya ketulusan mereka."
Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut perilaku Kamboja sebagai "propaganda perang", sebuah taktik yang dianggap oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) sebagai isu global.
Bangkok berpendapat bahwa kampanye semacam itu tidak hanya berisiko memicu kekerasan tetapi juga "menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap deeskalasi situasi dan menemukan solusi damai."
Pernyataan tersebut diakhiri dengan seruan langsung, mendesak Kamboja untuk "segera menghentikan perilaku tidak bertanggung jawab ini terhadap rakyatnya sendiri dan komunitas internasional."
