Inisiatif ini menandai langkah maju dalam mengatasi masalah tanpa kewarganegaraan di Thailand.
Bangkok, Suarathailand- Keputusan pemerintah Thailand baru-baru ini untuk memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah besar migran dan etnis minoritas telah mendapat sambutan hangat dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC).
Langkah yang diumumkan oleh Kabinet ini bertujuan memberikan kewarganegaraan Thailand kepada lebih dari 483.000 orang yang telah tinggal di Thailand dalam jangka waktu lama atau lahir di negara tersebut.
Kebijakan ini berupaya untuk menyederhanakan proses pemberian status hukum kepada etnis minoritas. Kerangka kerja yang direvisi memungkinkan pelamar untuk menyatakan sendiri kualifikasi dan riwayat kriminal mereka, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk penyelidikan yang berlarut-larut oleh berbagai lembaga.
Wasant Paileeklee, seorang komisaris di NHRC, menyoroti pentingnya tindakan pemerintah ini karena menegaskan kembali dedikasi Thailand terhadap janji yang dibuat selama Segmen Tingkat Tinggi tentang Keadaan Tanpa Kewarganegaraan pada tahun 2019. Acara ini diadakan di Jenewa, menyaksikan Thailand mendukung kampanye yang bertujuan memberantas keadaan tanpa kewarganegaraan pada tahun 2024.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyebutkan saat ini ada 825.635 orang di Thailand yang menunggu konfirmasi status mereka, 483.626 di antaranya mengantre untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan baru ini.
Perkembangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, konstitusi Thailand, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Thailand, kata PM Thailand.
“Resolusi Kabinet sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan komitmen negara terhadap hak asasi manusia.”
Sementara NHRC memuji langkah ini untuk mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan, Wasant juga menekankan pentingnya menjaga proses tersebut dari penyalahgunaan dan korupsi. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut mencapai tujuannya dalam mempromosikan kesetaraan.
“Sangat penting bahwa kebijakan ini tidak menjadi alat korupsi dan bahwa kebijakan ini melayani tujuan yang dimaksudkan.”
NHRC telah terlibat aktif dalam mengatasi tantangan tanpa kewarganegaraan, bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menawarkan solusi. Tahun lalu, komisi tersebut menyampaikan pedoman dalam sebuah seminar untuk meningkatkan akses terhadap hak-hak dasar dan kesejahteraan bagi individu tanpa kewarganegaraan.
Inisiatif ini menandai langkah maju yang signifikan dalam mengatasi masalah tanpa kewarganegaraan yang sudah berlangsung lama di Thailand, mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan.
Dukungan NHRC menggarisbawahi pentingnya integritas dan transparansi dalam menerapkan kebijakan tersebut, lapor Bangkok Post.
