"Sekarang tergantung pada anggota keluarga ASEAN termasuk Myanmar untuk menjaga persatuan dan kredibilitas ASEAN."
KTT membahas krisis kudeta Myanmar pada akhir pekan ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas dan persatuan ASEAN. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior Thailand di tengah meningkatnya jumlah korban tewas dan kekerasan di perbatasan baratnya.
Pasukan keamanan di Myanmar telah menewaskan sedikitnya 739 orang sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar telah meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan karena berusaha untuk memadamkan protes massa terhadap junta. Imbas kudeta Myanmar, sekitar 250.000 orang mengungsi, seperti yang dilaporkan utusan PBB Tom Andrews.
Para pemimpin dan menteri luar negeri dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) makan mengadakan pembicaraan tentang meningkatnya krisis Myanmar di Jakarta pada hari Sabtu (24/4).
Nikkei Asia melaporkan pemimpin kudeta Min Aung Hlaing akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menghadiri KTT tersebut. Dan ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak kudeta terjadi.
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha membahas KTT tersebut dalam panggilan telepon pada Kamis pagi (22/4).
Dalam percakapan tersebut, Prayut mengakui bahwa situasi di Myanmar merupakan masalah yang menantang bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, menurut pernyataan pers.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat membenarkan Prayut akan mengirim Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai menggantikannya karena ia harus tinggal di Bangkok untuk menghadapi lonjakan kasus virus corona yang melanda Thailand.
Negara-negara ASEAN menyadari harapan internasional untuk memberikan hasil konkret dari pembicaraan tersebut, kata Tanee.
"Sekarang tergantung pada anggota keluarga ASEAN termasuk Myanmar untuk menjaga persatuan dan kredibilitas ASEAN," kata Tanee pada konferensi pers virtual, Kamis (22/4).
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, diperkirakan akan meninggalkan Bangkok menuju Jakarta untuk pertemuan di sela-sela KTT.
Kecaman internasional atas kudeta dan kekerasan terus berkembang, tetapi junta sejauh ini telah berhasil mengatasi reaksi keras tersebut.
Semalam (21/4), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi atas ekspor mutiara dan kayu Myanmar.
"Militer Myanmar memperoleh dana yang signifikan dari perusahaan milik negara di pasar sumber daya alam," kata direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan. (Nikkei Asia, Jakarta Post)
