Thailand tuan rumah pertemuan melawan kejahatan daring, diikuti 300 peserta dari 58 negara.
Bangkok, Suarathailand- Thailand menjadi tuan rumah pertemuan Koalisi Internasional Melawan Penipuan Daring, menekankan kerja sama global untuk memerangi kejahatan siber. Kamboja absen dari acara tersebut.
Thailand meningkatkan upayanya dalam memerangi penipu daring secara global saat Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow membuka pertemuan Koalisi Internasional Melawan Penipuan Daring (IC-GPOS).
Acara yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 18 Desember 2025 ini diselenggarakan oleh Thailand dan menarik lebih dari 300 peserta dari 58 negara.
Termasuk menteri dan wakil menteri dari negara-negara seperti Rwanda, Myanmar, india, India, Tiongkok, Sudan Selatan, Vietnam, Laos, dan Sri Lanka, serta perwakilan dari Uni Eropa, lima organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil. Namun, Kamboja tidak mengirimkan perwakilan ke pertemuan tersebut.
Menteri Sihasak menyoroti bahwa meningkatnya penipuan daring, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, adalah masalah global yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.
Ia menekankan peran Thailand dalam menyelamatkan lebih dari 10.000 orang dari lebih dari 40 negara, banyak di antaranya telah menjadi korban penipuan call center yang dioperasikan oleh jaringan kriminal di negara-negara tetangga.
Fokus Thailand sekarang adalah meningkatkan kerja sama internasional untuk segera melindungi korban, menyelidiki jaringan kejahatan, dan mencegah korban baru jatuh ke dalam perangkap ini.
Penegakan hukum yang kuat dan kolaborasi di semua sektor masyarakat diperlukan untuk memerangi kejahatan ini secara efektif. Dalam beberapa bulan terakhir, Thailand juga telah menyita hampir $300 juta aset yang terkait dengan penipuan daring.
Sihasak menyatakan kebanggaannya atas keterlibatan aktif Thailand dalam Konvensi PBB Melawan Kejahatan Siber dan upayanya untuk menciptakan kemitraan global untuk memerangi penipuan daring.
Ia menekankan upaya individu tidak cukup untuk menjatuhkan jaringan kriminal skala besar di balik kejahatan ini, yang sering disebut sebagai "ikan besar". Jaringan-jaringan ini terus menghindari penangkapan tanpa mekanisme yang tepat untuk berbagi intelijen dan tindakan internasional yang terkoordinasi.
Menurut Sihasak, tujuan utama pertemuan tersebut bukanlah untuk menciptakan forum yang tidak perlu, tetapi untuk fokus pada tindakan nyata. Ia menekankan bahwa konferensi tersebut memberikan kesempatan bagi negara-negara dengan keprihatinan bersama, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dan beralih dari diskusi ke tindakan.
Thailand berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan Pernyataan Bersama Bangkok yang menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengatasi penipuan daring. Inisiatif ini merupakan langkah menuju terciptanya kemitraan global yang melampaui niat baik dan berfokus pada pencapaian hasil konkret.
Sihasak juga menyatakan penyesalannya karena Kamboja tidak hadir dalam pertemuan tersebut, meskipun ia menekankan bahwa masalah ini bukan tentang menargetkan satu negara tertentu.
Ia mengakui bahwa setiap negara menghadapi tantangan kejahatan siber, dan Thailand berharap Kamboja akan bergabung dalam upaya di masa mendatang untuk memerangi ancaman global ini. Terlepas dari ketidakhadiran Kamboja,
Thailand tetap optimis bahwa komunitas internasional, termasuk Kamboja, akan memahami pentingnya masalah ini dan bergabung dalam upaya bersama.
Mengenai peran Tiongkok, Sihasak menyampaikan apresiasi atas komitmen Tiongkok dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk penipuan daring, dan mencatat bahwa Liu Zhongyi, Asisten Menteri Keamanan Publik Tiongkok, telah memainkan peran penting dalam upaya ini, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung.
Konferensi tersebut diakhiri dengan Pernyataan Bersama Bangkok, yang menguraikan berbagai dimensi masalah dan cara masing-masing negara akan berkontribusi dalam mengatasi masalah tersebut.
Ada juga rencana untuk mendirikan pusat komunikasi dan kelompok kerja bersama untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memengaruhi tindakan selanjutnya pada konferensi PBB tentang masalah ini di Wina, Austria, pada tahun 2026.
Sihasak menyatakan bahwa Thailand berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam menyelenggarakan diskusi dan mengoordinasikan upaya internasional untuk memerangi penipuan daring.
Menyadari perlunya kerja sama global untuk melindungi warga negara dan memastikan bahwa kemajuan teknologi bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
