Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-ocha menyatakan larangan kegiatan politik dicabut pada Desember dengan melihat situasi yang terjadi untuk menghadapi Pemilu 2019.
Pemerintahan junta militer memberlakukan larangan ketat terhadap semua kegiatan politik sejak kudeta 2014. Larangan ini bertujuan untuk membangun perdamaian dan ketertiban sesudah berbulan unjuk rasa terhadap pemerintahan perdana menteri Yingluck Shinawatra.
Pada bulan lalu, pemerintah mengendurkan beberapa pembatasan, memungkinkan partai politik melanjutkan penggalangan menjelang pemilihan umum pada Mei tahun 2019.
"Tentang pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember tergantung pada keadaan," kata Prayut kepada wartawan sesudah sidang kabinet di kota utara, Chiang Rai, Selasa (30/10).
Larangan kegiatan politik diperlukan untuk menjaga ketenangan sesudah lebih dari satu dasawarsa persaingan keras pendukung perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya, Yingluck. (ant/republika/cnn)
