Undang-undang saat ini dipandang sebagai penghalang terhadap tujuan kebijakan kementerian dalam mengekspor senjata yang diproduksi di dalam negeri.
Kementerian Pertahanan Thailand berupaya untuk mengubah empat undang-undang utama untuk memfasilitasi ekspor senjata, yaitu senjata yang diproduksi di dalam negeri, yang bertujuan untuk mendukung industri pertahanan Thailand.
Dalam pertemuan baru-baru ini, para pejabat Kementerian Pertahanan, termasuk Jenderal Somsak Rungsita dan Wakil Menteri Pertahanan Jumnong Chaimongkol, membahas perubahan yang diperlukan terhadap undang-undang keamanan nasional.
Perwakilan tingkat tinggi dari Departemen Industri Pertahanan, Institut Teknologi Pertahanan, dan Pusat Industri dan Energi Pertahanan juga hadir untuk mendukung inisiatif ini.
Jumnong mencatat bahwa Menteri Pertahanan Sutin Klungsang bertekad untuk memanfaatkan kemampuan kementerian tersebut untuk menggerakkan sektor pertahanan dan menghasilkan pendapatan bagi Thailand. Namun, beberapa tantangan hukum dan peraturan diidentifikasi selama pertemuan tersebut.
Saat ini, terdapat beberapa undang-undang yang menghambat rencana ekspor, termasuk Undang-Undang Pabrik Senjata Swasta (2007), Undang-undang Pengendalian Senjata (1987), Undang-Undang Pengendalian Ekspor Persenjataan dan Bahan Perang ke Luar Kerajaan (1952), dan Undang-undang Institut Teknologi Pertahanan.
Bagi Jumnong, undang-undang tersebut saat ini dipandang sebagai penghalang terhadap tujuan kebijakan kementerian dalam mengekspor senjata yang diproduksi di dalam negeri.
Untuk mengatasi permasalahan ini, gugus tugas berencana untuk berkolaborasi dengan pengusaha sektor swasta dan mitra Institut Teknologi Pertahanan. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk memodernisasi undang-undang yang ada agar lebih kondusif bagi tujuan kementerian.
Dorongan Kementerian Pertahanan untuk mengubah undang-undang ini menggarisbawahi perubahan strategis menuju peningkatan kemampuan pertahanan Thailand dan memposisikan negara tersebut sebagai pemain kompetitif di pasar senjata global, lapor Bangkok Post.
