>Tentara Thailand secara resmi membantah klaim Kamboja bahwa tentaranya telah menduduki daerah sipil dan mencegah warga untuk kembali.
>Thailand menegaskan kehadiran pasukannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Pernyataan Bersama Desember 2025), yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mempertahankan pasukan di posisi semula.
>Menanggapi tuduhan menyebabkan kerusakan, Thailand menyatakan bahwa kesimpulan tersebut membutuhkan bukti yang dapat diandalkan dan proses verifikasi bersama, bukan klaim sepihak yang disampaikan kepada media.
Bangkok, Suarathailand- Pusat Koordinasi Informasi Bersama Thailand-Kamboja pada hari Kamis (15 Januari) menanggapi laporan dari beberapa media internasional yang mengutip pihak Kamboja yang mengklaim bahwa "tentara Thailand telah menduduki daerah sipil," mencegah warga Kamboja untuk kembali ke daerah tersebut.
Thailand secara tegas membantah tuduhan ini.
Pusat Informasi Bersama menyatakan bahwa faktanya kehadiran pasukan dari kedua belah pihak, termasuk Thailand, sesuai dengan Pernyataan Bersama tanggal 27 Desember 2025, dan langkah-langkah de-eskalasi yang telah disepakati.
Kehadiran pasukan yang berkelanjutan berada dalam kerangka kesepakatan dan tidak dapat diartikan sebagai "pendudukan wilayah sipil."
Menanggapi tuduhan Kamboja bahwa militer Thailand mengendalikan wilayah sipil, Thailand dengan tegas menegaskan kembali bahwa klaim ini tidak berdasarkan fakta.
Tindakan Thailand sejalan dengan Pasal 2 Pernyataan Bersama Desember 2025, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mempertahankan pasukan mereka di wilayah asalnya, yang tidak merupakan pelanggaran kedaulatan atau pendudukan.
Lebih lanjut, Thailand tetap berkomitmen untuk secara ketat mematuhi hukum humaniter internasional.
Tentara Thailand menolak klaim Kamboja tentang serangan dan pendudukan, mengikuti kesepakatan
Mengenai pernyataan Kamboja bahwa Tim Pengamat ASEAN (AOT) mengunjungi enam lokasi dan menemukan kerusakan yang disebabkan oleh pasukan Thailand, Pusat Koordinasi Informasi Bersama mengklarifikasi bahwa Thailand mendukung pengamatan yang tidak memihak, transparan, dan profesional.
Namun, kesimpulan mengenai penyebab kerusakan harus didasarkan pada bukti yang dapat diandalkan, data teknis, dan proses verifikasi yang kredibel.
Thailand menegaskan kembali kes readiness-nya untuk bekerja sama dan memberikan informasi melalui saluran yang tepat, sambil menekankan bahwa klaim sepihak yang dibuat melalui media internasional, tanpa proses verifikasi bersama, tidak kondusif untuk meredakan ketegangan atau menciptakan suasana positif antara kedua negara.
