Thailand Bantah Duduki Wilayah Kamboja dan Cegah 20 Ribu Orang Kembali

Thailand menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan perbedaan secara damai melalui mekanisme bilateral dan sesuai dengan hukum internasional.


Kamboja, Suarathailand- Kementerian Luar Negeri Thailand secara resmi menolak tuduhan Kamboja, yang disampaikan pada KTT Francophonie dan ASEAN, bahwa Thailand menduduki wilayah Kamboja dan mencegah 20.000 orang untuk kembali ke tanah air mereka.

Thailand menuduh Kamboja menggunakan posisinya sebagai tuan rumah pertemuan Francophonie untuk memajukan klaim "tidak berdasar" demi keuntungan politik domestik, sambil menolak kesempatan bagi delegasi Thailand untuk menanggapi secara lisan.

Dalam bantahannya, Thailand menyatakan telah memberikan tempat perlindungan kemanusiaan sementara kepada warga Kamboja pada tahun 1970-an dan bahwa mereka yang tetap tinggal sekarang melanggar wilayah Thailand.

Thailand berpendapat bahwa tindakan Kamboja melanggar perjanjian pembangunan kepercayaan bilateral sebelumnya dan menyerukan agar sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme langsung daripada "diinternasionalkan" di forum multilateral.

Kementerian Luar Negeri Thailand menuduh Kamboja menggunakan pertemuan Francophonie di Phnom Penh dan KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila untuk menyajikan apa yang digambarkan sebagai laporan yang menyesatkan tentang sengketa perbatasan mereka.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada akhir 16 November 2026, kementerian tersebut menyatakan kekecewaan yang mendalam dan menolak tuduhan bahwa Thailand menduduki wilayah Kamboja, mencegah sekitar 20.000 warga negara Kamboja untuk kembali ke rumah mereka.

Thailand menghadiri Konferensi Menteri Francophonie ke-48 dan KTT Francophonie ke-20 sebagai pengamat di Phnom Penh, Kamboja, dari 14–16 November.

Sebagai pengamat Organisasi Internasional La Francophonie (OIF) sejak 2008, Thailand menggambarkan partisipasinya sebagai demonstrasi komitmennya terhadap kerja sama, keterlibatan konstruktif, dan tujuan organisasi untuk mempromosikan perdamaian, dialog, dan saling pengertian.

Thailand menyebut mereka tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan lisan.

Kementerian tersebut menyatakan bahwa ketua Kamboja mencegah Thailand untuk menanggapi tuduhan tersebut selama pertemuan, hanya mengizinkannya untuk menyampaikan pernyataan tertulis.

Kementerian tersebut menuduh Kamboja menggunakan posisinya sebagai tuan rumah untuk berulang kali mengajukan tuduhan yang tidak berdasar yang bertujuan untuk merusak reputasi Thailand sepanjang program tersebut.

Kementerian tersebut mengidentifikasi empat saluran: pernyataan Perdana Menteri Kamboja pada upacara pembukaan KTT, penyusunan dokumen hasil, pameran foto di tempat pertemuan, dan instalasi seni di Desa Francophonie.

Kementerian juga menyatakan keprihatinan bahwa media Kamboja telah memperkuat dan menyebarkan apa yang oleh Thailand digambarkan sebagai tuduhan palsu.

Menurut kementerian, pendekatan Kamboja mengalihkan perhatian dari hal-hal yang menguntungkan OIF dan merusak tujuan bersama dengan mempromosikan narasi sepihak tentang isu-isu bilateral untuk keuntungan politik domestik.

Tanggapan Thailand terhadap tuduhan teritorial berpusat pada penjelasannya tentang penyediaan tempat perlindungan sementara di Thailand bagi warga Kamboja yang melarikan diri dari konflik di negara mereka selama akhir tahun 1970-an.

Kementerian menyatakan bahwa tempat perlindungan tersebut diberikan atas dasar kemanusiaan, tetapi beberapa warga Kamboja tetap berada di daerah tersebut setelah kondisi di Kamboja membaik, meskipun ada protes berulang kali dari pejabat Thailand.

Kementerian menggambarkan keberadaan mereka yang berkelanjutan sebagai pelanggaran terhadap wilayah Thailand.

Kementerian tersebut menegaskan bahwa Thailand tetap menangani masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di kedua sisi perbatasan.


Thailand Mengutip Komitmen Pembangunan Kepercayaan Sebelumnya

Kementerian tersebut berpendapat bahwa perilaku Kamboja bertentangan dengan langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang disepakati pada Oktober 2026 dalam proses konsiliasi yang sedang berlangsung antara kedua negara.

Kementerian tersebut juga mengutip kesepahaman yang dicapai oleh kedua perdana menteri di Cebu, di sela-sela KTT ASEAN ke-48 pada bulan Mei.

Pernyataan tersebut memperluas kritik Thailand ke KTT ASEAN ke-49 dan KTT terkait di Manila, Filipina, yang sedang berlangsung pada saat itu. Kementerian tersebut menuduh Kamboja terus mempromosikan narasi sepihak dan tidak akurat tentang masalah bilateral pada pertemuan-pertemuan tersebut.

Thailand menegaskan bahwa forum multilateral harus mendorong dialog dan saling pengertian, bukan digunakan untuk memajukan narasi yang menyimpang tentang perbedaan bilateral.

Terlepas dari keberatannya, Thailand menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan perbedaan secara damai melalui mekanisme bilateral dan sesuai dengan hukum internasional.



Share: