Thailand akan fokus pada penguatan pasukan sukarelawan di wilayah selatan.
Bangkok, Suarathailand- Thailand berencana menarik pasukan militer dari provinsi-provinsi paling selatan di negara tersebut pada tahun 2027. Thailand akan fokus pada penguatan pasukan sukarelawan di wilayah tersebut.
Kementerian Dalam Negeri dan Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (ISOC) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bersama-sama melatih pasukan sukarelawan ini. Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul dan Panglima Angkatan Darat Charoenchai Hintao hadir pada upacara tersebut.
Anutin mengatakan MoU tersebut menyoroti kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Isoc untuk melatih pasukan sukarelawan. Hal ini bertujuan mengurangi beban kerja militer sekaligus memastikan keselamatan masyarakat mulai tahun 2027.
Ia mencatat bahwa para sukarelawan ini adalah penduduk setempat yang akrab dengan masyarakat dan sudah memiliki keterampilan tertentu tetapi memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam bidang ketertiban umum dan pertahanan.
Anutin menambahkan dia dan panglima militer telah mengamati kemajuan yang konsisten selama beberapa kunjungan mereka dan menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan para relawan untuk menjalankan tanggung jawab mereka.
“Kami yakin pasukan sukarelawan akan cepat dalam menangani tanggung jawab mereka saat bertugas.”
Jenderal Charoenchai mencatat bahwa operasi di provinsi perbatasan selatan merupakan upaya bersama yang melibatkan warga sipil, polisi, dan militer di bawah kerangka ISOC.
ISOC berencana untuk mengalihkan kendali wilayah tersebut kepada Departemen Pemerintahan Provinsi, relawan, dan polisi pada tahun 2027, untuk mengantisipasi situasi keamanan yang lebih baik pada saat itu.
Jenderal Charoenchai menyebutkan jika situasi tidak membaik, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana lebih lanjut.
“Relawan adalah alat penting bagi pemerintah dalam memastikan keselamatan publik dan memberikan dukungan.”
Pengumuman di Royal Gazette yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, menunjukkan karena situasi keamanan di wilayah selatan, penegakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri akan diperluas di 19 distrik di empat provinsi selatan mulai 1 Oktober 2024 hingga September 30 Agustus 2025, lapor Bangkok Post.
Distrik-distrik tersebut meliputi Yi-ngo, Sungai Kolok, Waeng, dan Sukhirin di Narathiwat; Yaring, Panare, Mayo, Mai Kaen, Thung Yang Daeng, Kapho, dan Mae Laen di Pattani; Betong, Raman, Kabang, dan Krong Pinang di Yala; dan Na Thawi, Chana, Thepha, dan Saba Yoi di Songkhla.
