>Kementerian Transportasi Thailand akan mulai menerapkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap layanan transportasi daring berbasis aplikasi mulai 1 Oktober 2026.
>Kebijakan penegakan aturan baru ini akan menyasar penyedia layanan, pengemudi, dan kendaraan; pelanggar akan menghadapi sanksi hukum yang dapat berupa denda atau hukuman penjara.
>Sebuah sistem "kartu penilaian aplikasi" akan diperkenalkan untuk memantau pelanggaran pada platform—seperti penggunaan pengemudi tanpa izin—dengan sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan sertifikasi.
>Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan standar layanan demi keselamatan dan kenyamanan publik, sekaligus memastikan semua penyedia layanan—termasuk Grab, Bolt, dan lainnya—beroperasi di bawah aturan yang sama.
Bangkok, Suarathailand- Siripong Angkasakulkiat, Wakil Menteri Transportasi, memimpin rapat untuk meningkatkan standar layanan transportasi daring sebagai persiapan menghadapi penegakan hukum yang lebih ketat mulai Kamis (1 Oktober 2026).
Sorapong Paitoonphong, Direktur Jenderal Departemen Transportasi Darat, turut hadir bersama perwakilan dari delapan penyedia layanan aplikasi: Grab, Bolt, inDrive, TADA, MAXIM, LINE MAN, Lalamove, dan FINGOGO.
Siripong menyatakan bahwa Kementerian Transportasi memprioritaskan standar yang lebih tinggi bagi layanan transportasi daring agar masyarakat mendapatkan layanan yang nyaman, aman, berkualitas, dan dapat diverifikasi, sembari mendorong persaingan yang adil di bawah aturan yang sama.
Langkah ini menyusul pernyataan niat kerja sama dari kedelapan penyedia layanan transportasi daring tersebut pada tanggal 29 Juni.
Sejak saat itu, terjadi peningkatan nyata jumlah pengemudi yang masuk ke dalam sistem secara legal.
Jumlah surat izin mengemudi (SIM) kendaraan umum roda empat yang baru meningkat dari rata-rata bulanan 2.915 menjadi 8.839, sementara SIM kendaraan umum roda dua meningkat dari rata-rata bulanan 2.271 menjadi 9.383—lebih dari tiga kali lipat rata-rata sebelumnya.
Siripong mengatakan hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut telah membuahkan hasil nyata.
Kendati demikian, Kementerian Transportasi akan terus meningkatkan penegakan hukum. Thailand akan memperketat penegakan aturan bagi layanan transportasi berbasis aplikasi
Mulai Kamis (1 Oktober 2026), penegakan aturan yang lebih ketat ini akan mencakup penyedia layanan aplikasi, pengemudi, dan kendaraan yang digunakan untuk layanan tersebut.
Siapa pun yang melanggar aturan akan menghadapi tindakan hukum, dengan sanksi yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggarannya, yang dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau keduanya.
Kementerian juga akan memperkenalkan "kartu laporan aplikasi" sebagai sarana utama untuk mengatur dan memantau operasional penyedia layanan aplikasi secara sistematis.
Sistem ini akan mencatat dan melacak pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan, seperti penugasan pekerjaan kepada pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi umum atau penggunaan kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi.
Langkah ini bertujuan memastikan setiap platform bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kendaraan sebelum memasukkannya ke dalam sistem layanan mereka.
Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk terus memantau kinerja setiap aplikasi dan menggunakan hasilnya sebagai dasar tindakan hukum maupun administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran—mulai dari pemberian peringatan dan penangguhan layanan hingga pencabutan sertifikasi aplikasi jika pelanggaran terus berlanjut atau pihak terkait gagal melakukan perbaikan.
Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Electronic Transactions Development Agency (ETDA) dan Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital untuk mengambil langkah lebih lanjut sesuai dengan wewenang masing-masing.
Sorapong Paitoonphong, Direktur Jenderal Departemen Transportasi Darat, menyatakan bahwa sebelum penegakan aturan yang lebih ketat diberlakukan, pihaknya telah memberikan bantuan penuh agar kendaraan maupun pengemudi dapat masuk ke dalam sistem secara legal, khususnya dengan memfasilitasi pengajuan surat izin mengemudi (SIM) untuk angkutan umum.
Langkah ini mencakup perpanjangan jam layanan perizinan secara khusus serta koordinasi dengan penyedia layanan aplikasi untuk mengatur jadwal pengajuan SIM secara berkelompok bagi para pengemudi, sehingga mereka dapat bergabung dalam sistem secara legal sebelum penegakan aturan yang lebih ketat dimulai pada hari Kamis (1 Oktober 2026).
"Departemen Transportasi Darat siap memberikan bantuan penuh agar setiap orang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam sistem secara legal. Namun, mulai 1 Oktober, layanan harus sepenuhnya mematuhi hukum dan standar yang sama, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa setiap kendaraan dan pengemudi yang menyediakan layanan telah memenuhi ketentuan hukum, aman, dan dapat diverifikasi."
Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang aman, berkualitas tinggi, dan dapat diverifikasi, sekaligus memperkuat tanggung jawab penyedia layanan aplikasi dalam memastikan kendaraan dan pengemudi di sistem mereka mematuhi hukum, serta mendorong persaingan usaha yang adil dan transparan berdasarkan aturan dan standar yang sama.
