Thailand akan menggugat Kamboja di ICC atas penggunaan ranjau darat, menuduhnya melakukan kejahatan perang setelah insiden perbatasan yang berulang.
Bangkok, Suarathailand- Juru bicara pemerintah Jirayu Houngsub pada hari Senin mengklarifikasi bahwa Thailand berencana untuk menggugat Kamboja atas penggunaan ranjau darat di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), bukan di Mahkamah Internasional (ICJ).
Jirayu merujuk pada insiden pada 9 Agustus, ketika tiga tentara Thailand terluka oleh ranjau darat yang diduga ditanam oleh pasukan Kamboja di Celah Chong Don Ao–Krissana di distrik Kanthalak, Si Sa Ket. Seorang tentara terluka parah, kehilangan pergelangan kaki kirinya akibat ledakan tersebut.
Ia mencatat bahwa Thailand belum menerima yurisdiksi ICJ sejak tahun 1960.
“Thailand akan mengajukan gugatan di ICC, menuduh Kamboja melakukan kejahatan perang dengan sengaja melukai warga sipil,” kata Jirayu.
Jirayu menanggapi kritik Kamboja bahwa Thailand bersikap munafik dengan menolak menerima yurisdiksi ICJ dalam sengketa perbatasan, sementara masih berencana untuk membawa Kamboja ke pengadilan.
Insiden Ranjau Darat Ketiga dalam Sebulan
Insiden 9 Agustus tersebut merupakan yang ketiga kalinya dalam waktu kurang dari sebulan tentara Thailand terluka akibat ranjau darat yang diduga dipasang oleh pasukan Kamboja.
Jirayu mengatakan pasukan Thailand telah lama membersihkan ranjau darat dari Celah Chong Don Ao–Krissana, sehingga bahan peledak tersebut kemungkinan baru saja ditanam.
Ia menambahkan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Ottawa tentang ranjau darat. Insiden tersebut terjadi hanya dua hari setelah pertemuan Komite Perbatasan Umum di Kuala Lumpur, di mana Kamboja menolak usulan Thailand agar kedua negara bersama-sama membersihkan ranjau darat di sepanjang perbatasan.
Tindakan Diplomatik terhadap Kamboja
Jirayu mengatakan duta besar Thailand untuk PBB di Jenewa telah mengirimkan surat kepada ketua Konvensi Ottawa untuk memprotes insiden tersebut.
Selain itu, Duta Besar Thailand untuk PBB di New York telah bertemu dengan Ketua Konvensi Ottawa dan Sekretaris Jenderal PBB untuk meminta tindakan terhadap Kamboja atas pelanggaran perjanjian tersebut, tambahnya.
