Tujuan survei ini adalah untuk merencanakan pembangunan pagar perbatasan permanen antara Thailand dan Kamboja.
Sa Kaeo< Suarathailand- Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (RTARF) telah mengkonfirmasi pembangunan bagian pertama pagar perbatasan Thailand-Kamboja sepanjang 10 kilometer, terletak di Aranyaprathet, dekat perlintasan perbatasan Poipet, pada titik batas 50 hingga 51.
Jenderal Manas Chandee, Kepala Staf RTARF, bersama timnya, mengunjungi area tersebut untuk mensurvei garis perbatasan dari titik 48 hingga 51, yang meliputi wilayah dari Ban Pa Rai hingga Ban Tha Kham di Aranyaprathet, Provinsi Sa Kaeo, pada hari Kamis.
Tujuan survei ini adalah untuk merencanakan pembangunan pagar perbatasan permanen antara Thailand dan Kamboja. Kesepakatan awal antara kedua negara, terkait area pada titik 50 dan 51, adalah membangun pagar permanen sepanjang 10 kilometer.
Untuk wilayah sengketa lainnya yang batas batasnya belum terselesaikan, pagar sementara akan dibangun. Ini akan mencakup pembangunan jalan di sepanjang perbatasan dan pemasangan pagar kawat berduri tiga lapis, beserta kamera CCTV di lokasi-lokasi yang mudah diakses.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas pasukan dan efisiensi patroli. Selain itu, pembersihan area tersebut akan mempersulit penyeberangan ilegal, sehingga mengatasi masalah seperti geng pusat panggilan dan penipu.
Setelah disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional, pekerjaan akan segera dimulai, tanpa kendala finansial yang diantisipasi. Pagar perbatasan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini.
Konsultasi lebih lanjut akan diadakan dengan masyarakat lokal di sepanjang perbatasan, beberapa di antaranya mungkin terdampak, tetapi diyakini masyarakat akan mendukung upaya ini demi keamanan nasional.
Mayjen Wanchana Sawasdee, Wakil Juru Bicara RTARF, menyatakan bahwa proyek ini merupakan tanggapan atas tuntutan publik. Mengenai potensi upaya penggalangan dana publik untuk mendukung pagar perbatasan, beliau menyampaikan rasa terima kasih dan mencatat bahwa aspek hukum dari keterlibatan publik akan dikaji.
